Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Meepago
  3. SPKEP-SPSI Mimika minta Disnaker jalankan aturan
  • Senin, 22 Mei 2017 — 14:26
  • 2365x views

SPKEP-SPSI Mimika minta Disnaker jalankan aturan

Aser mengatakan ribuan karyawan Freeport sedang mogok kerja dan terus melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar disnaker melindungi hak-hak para pekerja. “Kalau tidak diindahkan lagi maka kami siap segera kembali duduki kantor disnaker. Di mana keadilan bagi pekerja,” katanya bertanya.
Aksi ribuan karyawan yang tergabung dalam SPKEP-SPSI di Timika baru-baru ini - Doc. SPKEP-SPSI Mimka
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Kabupaten Mimika mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat untuk menjalankan aturan sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Mogok kerja yang sedang berlangsung ini di Mimika secara resmi sebagai dinas yang tidak jalankan aturan dan belum nyatakan sikap yang jelas untuk pekerja ini. Sebagai kepala dinas, tidak bisa melakukan kegiatan yang di luar. Selama ini kami membuktikan kepala dinas belum menyatakan sikap untuk mediasi menejemen dan serikat pekerja,” kata Pimpinan Cabang SPKEP-SPSI Mimika, Aser Gobai kepada Jubi di Jayapura, Minggu, (21/5/2017).

Aser mengatakan ribuan karyawan Freeport sedang mogok kerja dan terus melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar disnaker melindungi hak-hak para pekerja. “Kalau tidak diindahkan lagi maka kami siap segera kembali duduki kantor disnaker. Di mana keadilan bagi pekerja,” katanya bertanya.

 “Kami meminta Kadin mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ini, karena menurut kami mogok yang sedang berlangsung itu sah. Sebab, kami telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Jadi kita tidak bisa baku tipu, karena kami percaya bahwa selama 50 tahun beroperasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) pekerja asli Papua menganggur terlalu banyak,” paparnya.

Ditambahkan, apalagi beberapa peluang telah dimonopoli oleh oknum yang berkepentingan di dalam perusahaan. Sehingga, kekosongan kerja yang harusnya direkrut, malahan diberi kesempatan dengan konsorsium. “Padahal tenaga konsorsium itu sudah dilarang UU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.

Pekerja serikat, Yonan (33) mengatakan, apa yang dituntut merupakan haknya sebab salah satu dari hasil itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Dinas Tenaga Kerja Mimika harus wujudkan kehidupan yang adil bagi kami (pekerja) dengan berjumlah 8.000 lebih di lingkungan Freeport, privatisasi dan kontraktor,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua DPD Partai Golkar Intan Jaya akan lakukan konsolidasi organisasi

Selanjutnya

PHK Freeport berlanjut, SPSI optimis penyelesaian internal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe