Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Komnas Perempuan: ‘Pulihkan trauma konflik dahulu sebelum membangun’
  • Selasa, 23 Mei 2017 — 08:10
  • 1240x views

Komnas Perempuan: ‘Pulihkan trauma konflik dahulu sebelum membangun’

"Semua wilayah post-conflict akan mengalami kondisi yang buruk, termasuk di beberapa wilayah Indonesia seperti Papua, Aceh, Poso, dan Palu," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah di Jakarta
Ilustrasi tuntutan Mama-mama Pedagang pasar Jayapura atas hak ekonomi perempuan asli Papua - IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan daerah atau negara yang pernah mengalami konflik cenderung lamban berkembang.

Fakta tersebut disimpulkan dalam Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR), sebuah mekanisme saling tinjau antarnegara anggota PBB yang diselenggarakan oleh Dewan HAM pada 3 Mei lalu di Jenewa, Swiss.

"Semua wilayah 'post-conflict' akan mengalami kondisi yang buruk, termasuk di beberapa wilayah Indonesia seperti Papua, Aceh, Poso, dan Palu," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah di Jakarta, Senin (22/5/2017).

Masyarakat di daerah pascakonflik harus segera dipulihkan agar tidak menjadi masyarakat yang trauma, mengalami ketidakpastian, dan kehilangan rasa aman.

"Kekerasan terhadap perempuan juga meningkat karena berpindah dari lokus publik ke domestik, jadi itu semua harus diselesaikan dulu (sebelum mulai membangun negara dan sumber daya manusia)," tutur Yuni.

Persoalan tersebut yang juga menjadi tantangan pemberdayaan perempuan di negara terdampak konflik panjang seperti Afghanistan.

Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa para perempuan di negeri itu sebetulnya pintar karena mereka memiliki tradisi intelektual yang tinggi.

Afghanistan juga sejatinya memiliki banyak sumber daya berkualitas seperti produk pertanian dan peternakan yang dapat diberdayakan oleh kaum perempuan, namun cenderung tertutupi oleh pemberitaan media yang lebih banyak mengekspos tentang konflik di negara tersebut.

"Sebetulnya Afghanistan punya sumber data manusia yang berkualitas, namun radikalisme yang tumbuh subur bisa menghentikan geliat perempuan untuk maju," ujar Yuni.

Komnas Perempuan memandang perlunya konsistensi Indonesia dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan mengingat masih banyak sekali "pekerjaan rumah" yang menjadi tantangan pemerintah seperti ketimpangan ekonomi, perlindungan terhadap PRT, buruh, dan pekerja migran serta kasus kekerasan terhadap perempuan.

Isu-isu tersebut juga termasuk dalam 64 isu perempuan yang digarisbawahi oleh 55 negara dalam pertemuan UPR awal bulan ini.

Rangkuman Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2016 tentang Kondisi Hak Asasi Perempuan 2016 mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama tahun 2015 mencapai 321.752 kasus atau meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya.

"Jadi sebetulnya boleh saja memberikan best practices ke negara lain, tetapi yang terpenting juga mengkonsolidasikan dan merawat Indonesia," tutur Yuni.(*)

loading...

Sebelumnya

Ini sebagian visi para pemimpin ULMWP terkait Papua Merdeka

Selanjutnya

DKP: Basis produksi harus digeser ke luar Jawa, potensi perluasan lahan masih luas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe