Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Gerakan antikemerdekaan minta permudah syarat memilih
  • Kamis, 25 Mei 2017 — 14:11
  • 1499x views

Gerakan antikemerdekaan minta permudah syarat memilih

Anggota Kongres dari kubu Republikan, Sonia Backes mendesak agar pemerintah Prancis mempermudah syarat memperoleh hak pilih di Kaledonia Baru dalam pemilihan lokal.
Area pemukiman di kota Noumea, Kaledonia Baru. /RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Noumea, Jubi – Anggota Kongres dari kubu Republikan, Sonia Backes mendesak agar pemerintah Prancis mempermudah syarat memperoleh hak pilih di Kaledonia Baru dalam pemilihan lokal. Warga negara Prancis yang telah bermukim di Kaledonia Baru selama atau lebih dari lima tahun atau warga negara Prancis yang lahir di teritori Kaledonia Baru seharusnya secara otomatis memiliki hak pilih.

Dengan ketentuan sekarang, hak pilih hanya dimiliki oleh mereka yang terdaftar dalam Kesepakatan Noumea tahun 1998. Tujuan Backes mengampanyekan perluasan hak pilih ini ditengarai agar pemilih yang tidak pro terhadap kemerdekaan dapat menyuarakan haknya dalam referendum kemerdekaan tahun depan.

Seperti dikutip dari surat kabar Les Nouvelles caledoniennes, Backes telah menyerukan kepada para pemilih untuk memperjuangkan hal ini demi menggagalkan kemerdekaan Kaledonia Baru.

Menjelang referendum kemerdekaan tahun depan, gerakan antikemerdekaan kian getol mengampanyekan posisinya. Dalam sebuah jajak pendapat akhir-akhir ini, warga yang menginginkan perluasan hak pilih dalam pemilu lokal termasuk referendum, yaitu mereka dari golongan antikemerdekaan.

Selain mengampanyekan perluasan hak pilih, para politikusnya pun rajin menyerang pemerintah Emmanuel Macron yang dinilai mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru.

Politikus antikemerdekaan, Pierre Frogier baru-baru ini mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis, Annick Girardin tentang sikap pemerintah Prancis terhadap referendum kemerdekaan Kaledonia Baru.

Girardin pekan lalu menyatakan bahwa pemerintah Prancis akan mendukung pilihan rakyat Kaledonia Baru dalam referendum. Atas pernyataan Girardin tersebut, Pierre yang juga anggota Senat Prancis menudingnya sebagai tindakan pengecut.

Menurut Pierre, Girardin sebaiknya jangan hanya asal bicara mengikuti penasihat politiknya. Ia juga menuding pemerintahan Emmanuel Macron ingin memerdekakan Kaledonia Baru. **

loading...

Sebelumnya

Fiji klaim mampu kelola utang

Selanjutnya

Badai belum berlalu bagi petani tebu di Fiji

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Rabu, 18 Juli 2018 WP | 4616x views
Nabire Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 4402x views
Dunia |— Minggu, 22 Juli 2018 WP | 4248x views
Jayapura Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 3527x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe