Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Dinilai hanya untuk pencitraan diplomasi, mahasiswa Papua di Yogya tolak undangan Kemenlu
  • Jumat, 26 Mei 2017 — 09:03
  • 3733x views

Dinilai hanya untuk pencitraan diplomasi, mahasiswa Papua di Yogya tolak undangan Kemenlu

BPH Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMA) Papua, Aris Yeimo menolak kedatangan Menlu RI ke UGM karena dinilai hanya memanfaatkan waktu demi diplomasi di luar negeri, terutama di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam IPMA Papua dan AMP menolak Kemenlu RI hadir di Yogyakarta - IST
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Mahasiswa Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) menolak hadir dalam diskusi bertema Peran Mahasiswa Papua dalam Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Direktorat Keamanan Diplomatik, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu, (24/5/2017).

Menurut BPH Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMA) Papua, Aris Yeimo pihaknya dengan tegas menolak kedatangan Menlu RI ke UGM karena dinilai hanya memanfaatkan waktu demi diplomasi di luar negeri, terutama di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dalam surat undangan itu yang diundang bukan semua mahasiswa di Yogya, tetapi hanya dari perwakilan-perwakilan rector dari kampus UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Atma Jaya (UAJY), dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) masing-masing lima orang (Papua) dari keenam kampus tersebut yang menjadi salah satu 'kepentingan politik' Indonesia, melalui Kemenlu," ujar Aris Yeimo melalui keterangan tertulis yang dikirimnya kepada Jubi, Rabu, (24/5/2017).

Kepentingannya kata dia, tidak terlepas dari kotraversi Indonesia melalui Kemenlu kepada PBB dan beberapa negara besar di dunia serta tujuh negara Pasifik yang berbicara keras soal kebusukan Indonesia, diantaranya pelanggaran HAM, akses jurnalis asing yang dibatasi negara, eksploitasi sumber daya alam di Papua dan lain-lain di Tanah Papua, satu bulan lalu.

"Indonesia dimata dunia telah menjadi negara pelanggar HAM. (dan) Hal-hal tersebut Indonesia malah mau menyembunyikan," tuturnya. 

Sementara Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yoyakarta, Mikael Kudiai menolak kegiatan itu karena dianggap ilegal dan tidak merepresentasikan seluruh rakyat Papua.

"Kami menolak pemanfaatan dan (hanya) peralat mahasiswa Papua dari enam kampus itu, kami juga meminta agar intervensi militer di kampus dihentikan," tegas Kudiai.

Menurut Kudiai, Kemlu RI sudah sering melakukan pembohongan publik dan pengalihan isu Papua di dunia Internasional khususnya terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, terutama di Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Perluasan eksploitasi BP Tangguh: PLN dijamin, Papua ‘dikorbankan’

Selanjutnya

Skandal WTP BPK dicurigai turut terjadi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe