Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. PHK di PTFI siapa yang salah?
  • Minggu, 28 Mei 2017 — 17:59
  • 2562x views

PHK di PTFI siapa yang salah?

Bagi sebagian karyawan, ada yang menganggap bahwa seruan manajemen dan Pemerintah adalah bentuk intimidasi terhadap karyawan yang melakukan aksi mogok atau turun dan duduk. Tetapi sesungguhnya, PHK bukan lagi persoalan intimidasi, tetapi akan menjadi masalah sosial bagi semua karyawan yang mengambil keputusan mogok, berdasarkan seruan PC SP-KEP SPSI.
Ilustrasi PT Freeport - Jubi/IST
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

(Refleksi keprihatinan gembala jemaat terhadap nasib karyawan PTFI)

Pdt. Jake Merril Ibo, S.Th

Dalam keseharian sebagai pendeta GKI yang melayani di area high-land (HL) atau daerah dataran tinggi di Tembagapura, penulis mengakui, adanya kerisauan perihal surat PC SP-KEP SPSI tertanggal 13 Mei 2107, Nomor: ADV.113/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IV/2017-tentang Pemberitahun, yang berisi sikap karyawan Mogok Kerja.

Pasalnya surat ini menunjukkan lemahnya bargaining position (posisi tawar) PC SP-KEP SPSI yang tidak lihai dalam memimpin organisasi SPSI.  Sebab, apabila posisi tawar itu kuat, maka sudah jelas, tidak perlu harus dilakukan adanya pengerahan massa untuk turun duduk (mogok) alias tidak bekerja. Saat ini kondisi riil yang terjadi dan perlu diketahui oleh semua pihak adalah, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bagi sebagian karyawan, ada yang menganggap bahwa seruan manajemen dan Pemerintah adalah bentuk intimidasi terhadap karyawan yang melakukan aksi mogok atau turun dan duduk. Tetapi sesungguhnya, PHK bukan lagi persoalan intimidasi, tetapi akan menjadi masalah sosial bagi semua karyawan yang mengambil keputusan mogok, berdasarkan seruan PC SP-KEP SPSI.

Kita semua tentu telah sadari bahwa dalam dunia perindustrian sering dijumpai banyak masalah yang terjadi dan begitu kompleks. Mogok kerja, PHK yang bisa terjadi antara pihak pengelola industri dengan pekerja. Tidak menutup kemungkinan masalah terjadi di antara sesama pihak pengelola, antara atasan maupun bawahannya.

Hubungan kerja industri memiliki kompleksitas sumber dinamika seperti isu upah, kesejahteraan pekerja, dan identitas para pekerja. Sumber-sumber dinamika hubungan kerja tersebut mampu mendorong efektivitas proses industri, sekaligus menciptakan konflik kekerasan yang mereduksi kualitas kerja industri. Itu bisa menyebabkan efek-efek tak produktif seperti berhentinya aktivitas perusahaan, kerugian ekonomis, dan merenggangnya kohesivitas sosial antar-pekerja.

Hal yang seringkali lepas dari pengamatan dalam konteks PTFI adalah dampak dari adanya aksi mogok pekerja/buruh, yang mampu menyebabkan rusaknya piranti lunak berupa hubungan atau relationship antara pekerja dengan pihak manajemen. Perlu dilihat bersama bahwa sesungguhnya rusaknya relationship itu merupakan biaya yang sangat mahal, lebih mahal dibandingkan dengan merosotnya tingkat produksi. Bahkan untuk membangun kembali hubungan itu ke tingkat semula tidak semurah dan semudah membalik telapak tangan.

Di perusahaan manapun di dunia ini, hubungan industrial antara pekerja dan investor saling terkait dan harus tetap dijaga agar tercipta iklim yang sejuk dan kondusif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerjanya. Jika human relation  telanjur retak, maka akan berdampak pada menurunnya rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan, sehingga dampak berikutnya adalah merosotnya produktivitas tenaga kerja dan dampak selanjutnya. Kalau hal ini dibiarkan berlarut, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Bagi perusahaan, termasuk di PTFI, banyak cara yang bisa digunakan untuk menutup kerugian itu dan satu di antaranya adalah PHK.

Tentu semua pihak tidak menghendaki hal ini terjadi, termasuk PTFI dan karyawan yang mogok. Sebab PHK berdampak luas bagi masalah sosial dan yang mengalami dampak PHK ini, tentu pertama-tama adalah keluarga (ekonomi keluarga, masa depan anak-anak dan psikologis). Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tentu sangat menyesalkan keputusan PHK. Namun tetap mendorong perusahaan PTFI untuk mengambil langkah demi keselamatan perusahaan. Dukungan ini bukannya tidak beralasan, melainkan mempunyai dasar yang kuat, karena kehadiran PTFI merupakan kekuatan utama penggerak pembangunan di Kabupaten Mimika juga.

Perselisihan dalam dunia industri, secara khusus di PTFI, pada umum timbul karena adanya sikap yang berbeda antara manajemen dan pekerja. Manajemen dianggap memandang dirinya sebagai pemodal, sehingga terlalu menonjolkan diri sebagai pembuka kesempatan kerja, sehingga mereka lebih menonjolkan kekuasaan dan keinginan. Dalam keadaan yang seperti inilah, maka pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih (di sini dalam artian pemilik perusahaan) yang mendominasi pihak yang lainnya (dalam artian perkerja/buruh).

Apakah PTFI dalam kasus mogok 1 Mei 2017 menghadapi buah simalamaka? Seperti pengalaman tahun 2011? Rupanya tidak, karena substansinya berbeda. Apakah kasus 2011 yang menguras energi investor yang pada akhirnya menunjukkan sikap keberpihakan investor kepada karyawan yang mogok kerja, maka akan terjadi lagi di tahun 2017?  Tentu juga tidak. PC SP-KEP SPSI diharapkan tidak beranggapan, PHK justru akan memicu solidaritas pekerja menjadi lebih solid. Sebagai pimpinan gereja mengharapkan, agar bagian ini dikelola secara bijaksana.

Dalam konteks lokal PTFI saat ini, perselisihan yang timbul karena adanya sikap yang berbeda antara manajemen dan pekerja. Secara normatif dalam operational perusahaan, Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Jika konflik industrial bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik.

Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama, tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus ke arah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati (PKB/PHI).

Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi kelompok.

Dalam perspektif ini, sebagai pimpinan agama saya menilai sikap PC SP-KEP SPSI sangat gegabah, ketika meminta karyawan untuk duduk (mogok). Karenanya, benarlah sikap Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyeruhkan agar, “Karyawan kembali bekerja secara normal dengan bersedia menerima konsekuensi akibat mangkir kerja.” Tentu pernyataan Bupati Omaleng itu, sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 27.10 Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Hubungan Industrial (PKB/PHI) PTFI.

Seperti yang sudah saya uraikan di atas, mogok kerja 1 Mei 2017 tidak dalam ruang konflik. Mengapa? Karena tidak dalam persaingan antara SPSI dan manajemen yang mengarah pada konflik dan karena bukan pada rung konflik, maka penyelesaiannya juga tentu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bermartabat.

Saya melihat dalam kaca mata yang normatif, sumber-sumber permasalahan yang terjadi di PTFI bila dipetakan sebagai berikut; (1) Ada pihak yang merasa dirugikan; (2) Perasaan yang sensitive; (3) Adanya pihak-pihak tertentu dari luar perusahaan PTFI, yang menginginkan terjadinya konflik.

Karena luasnya permasalahan ini, maka sebagai seorang pemuka agama, saya akan lebih menyoroti secara spesifik soal kemanusiaan, dengan pertanyaan, PHK salah siapa?

Mengapa sebagai pemuka agama perlu berbicara? Sebab dampak PHK sangat besar, baik dirasakan oleh pencari nafkah atau pun orang-orang yang bergantung pada si pencari nafkah. Lebih-lebih PHK ini akan lebih memukul individu secara kejiwaan, terutama setiap pria yang adalah tulang punggung dalam suatu keluarga karena pria cenderung menggantungkan harga dirinya pada kariernya. Sewaktu dia kehilangan karier, dia bukan saja kehilangan pekerjaan tetapi dia juga kehilangan dirinya. Ini berbeda dengan wanita, sewaktu wanita kehilangan karier dia kehilangan pekerjaan, dia tidak kehilangan dirinya. Jadi dampak PHK ini akan jauh lebih berat dirasakan oleh para pria.

PHK juga dapat menyebabkan pria bisa labil secara emosional. Jadi, mudah marah, mudah tersinggung, tidak panjang rasa kesabarannya. Karena PHK, akhirnya pria pun cenderung untuk mengisolasi diri, sewaktu mengisolasi diri dia akhirnya menjauhkan diri dari istrinya, dia menjadi orang yang tertutup. Bahkan pada banyak kasus ada yang mengalami stres sampai nekat bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Ini adalah masalah kemanusian. Para pemuka agama diharapkan tidak tinggal diam tetapi turut berperan akitif mengahadapi situasi ini, dengan alasan kemanusiaan.

Ketika PHK itu terjadi akibat suatu alasan yang skeptis dan oleh pihak yang tidak dapat bertanggung jawab. Karena PHK merupakan masalah sosial besar, dan sangat berkaitan dengan kebutuhan dan kehidupan umat. Bagaimana tidak? dampak dari PHK ini bisa saja mengakibatkan kita stress dan putus asa, berpotensi untuk terjadi konflik berangkai. PHK dapat mengakibatkan dampak positif dan negatifnya.

Dampak negatif berupa: (1) Karyawan yang di- PHK bisa jadi stres memikirkan jalan keluar untuk membiayai kelangsungan hidup; (2) Pesangon kepada karyawan yang di-PHK tidak dibayarkan sesuai dengan hak karyawan; (3) Meningkatkan jumlah penganguran di Kabupaten Mimika; (4) Tingkat kriminal akan meningkat.

Sedangkan dampak positif dapat dilihat pada gejala; (1) Meningkatkan jumlah orang yang berkarakter dan berdaya juang tinggi; (2) Pengalaman hidup bertambah yang bisa membuat Anda hidup jauh lebih baik dari sekarang (manfaatkan segala peluang yang ada jangan pernah memikirkan gengsi, sekecil apapun kerja itu, lakukan sesuatu di saat punya peluang, jangan lepas dan peganglah erat lebih baik melakukan daripada diam selamanya asal itu adalah positif); (3). Ingatlah anak cucu Anda suatu saat begitu bisa Anda lewat dari rintangan akan jadi orang-orang yang bijak. Berpikir dan optimislah bahwa tak ada masalah yang tidak ada jalan penyelesaiannya asal Anda mampu melawan diri sendiri. Penghambat paling besar bagi kita untuk berkembang adalah diri kita sendiri; (4) Menurut bupati Mimika, keuntungan dari PHK adalah membuka ruang peresapan tenaga kerja baru sehingga mengurangi pengangguran.

Sebagai pemimpin agama, penulis hendak mendesak PC SP-KEP SPSI agar bertanggung jawab atas kejadian ini. Sebagian dari karyawan yang terancam PHK dan bahkan yang sudah di-PHK, sebenarnya historinya direkrut menjadi karyawan tanpa keahlian (non skill). Hari ini, mereka masih muda, sudah punya masa depan karena memiliki mobil, motor, rumah, dll. Saat keluar dari kampung dan merantau di Timika bahkan sampai menjadi karyawan, semua itu bukanlah suatu kebetulan tetapi karena adanya juga rencana Tuhan. Bahkan sejak masih dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan mereka untuk menjadi karyawan PTFI.

Perlu kita pahami dan amini bahwa, kerja merupakan hal yang sangat esensial dalam seluruh kehidupan manusia, karena dengan bekerja manusia dapat mengubah alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhannya. Kerja menurut kitab suci semua agama adalah ibadah kepada Tuhan. Secara khusus menurut konsep Alkitabiah, merupakan suatu anugerah bahkan mandat atau amanat yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai suatu ibadah kepada-Nya dan sebagai bukti pelayanan manusia kepada sesamanya. Sesuai dengan kasih karunia Allah, manusia diperkenankan oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dalam arti manusia dapat bekerja sama dengan Allah untuk melayani Dia karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Kemuliaan-Nya.

Barang siapa memberi kerja kepada orang lain, dalam profesi apa saja, dia bukan hanya menolong, tetapi memberi kehidupan, kepadanya. Dari pihak menerima harus memahaminya sebagai anugerah sekaligus mandat untuk melakukan kehendak Tuhan. Siapa memberhentikan pekerjaan, atau memutuskan pekerjaan seseorang sama nilainya dengan membunuh dan membinasakan orang. Dan hal berikut jangan diabaikan, barangsiapa dengan sengaja menyebabkan seseorang mengalami pemutusan PHK, sama nilainya dengan pembunuhan dan penyesatan.

Segala tindakan manusia dalam kesehariannya sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan. Orang asli Papua dan non Papua saat ini sudah tidak hidup lagi dengan tatanan hidup orang Papua. Pesan moral I.S Kijne tentang loyalitas dalam kerja, yang ditujukan baik kepada orang Papua dan non Papua berbunyi,”Barang siapa yang bekerja di Tanah ini (Papua) dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.”(Pdt. I.S.Kijne, 1947).

Pesan religius ini memuat sederetan anjuran dan pahala yang akan dialami oleh siapa saja yang berkarya di tanah Papua (termasuk di Bumi Amungsa). Entah pendatang atau orang asli Papua, jenis tanda heran yang akan dinikmatinya bergantung pada karyanya. Sesuai dengan hukum tabur tuai. Prinsipnya sederhana, apa yang ditanam, itu juga yang dituainya.

Jika mogok kerja yang berdampak pada PHK, sesuai surat PC SPKEP SPSI tertanggal 13 Mei 2107, Nomor: ADV.113/ PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IV/2017-tentang: Pemberitahun, yang berisi sikap karyawan Mogok Kerja. Maka sejujurnya, pengurus SPSI harus mempertanggungjawabkannya. (*)

Penulis adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Kalvari Tembagapura

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kijne dan fondasi pendidikan Papua 

Selanjutnya

Kemiskinan dan keterisoliran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe