Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Mendagri : Kondisi keuangan negara belum stabil, DOB belum bisa dibahas
  • Selasa, 04 Oktober 2016 — 18:35
  • 976x views

Mendagri : Kondisi keuangan negara belum stabil, DOB belum bisa dibahas

Secara teknis, ujar ia, pemerintah akan melakukan seleksi yang ketat dan bertahap dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi regulasi, sosial politik, fiskal anggaran, perekonomian nasional, dan juga kondisi geografis daerah.
Pembahasan DOB di DPD RI, Selasa (4/10/2016) - Jubi/Alexander Loen
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan, Daerah Otonom Baru (DOB) belum bisa dibahas tahun ini maupun tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan negara belum stabil.

"Pemerintah pusat tidak ingin memberatkan pemerintah induk, karena kondisi keuangan negara yang berat saat ini, yang berdampak pada pemangkasan anggaran dari pusat ke  daerah, juga kondisi perekonomian yang belum stabil," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (4/10/2016). 

Menurutnya, pemangkasan anggaran DAU ke daerah, menyebabkan tertundanya sejumlah proyek. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan DOB ditunda hingga tahun depan.

Secara teknis, ujar ia, pemerintah akan melakukan seleksi yang ketat dan bertahap dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi regulasi, sosial politik, fiskal anggaran, perekonomian nasional, dan juga kondisi geografis daerah.

"Keputusan finalisasi terkait pembentukan DOB akan kami sampaikan ke Presiden. Mohon dimaklumi, kami tetap menghargai hak konstitusional masyarakat," ucapnya.

Dijelaskan, sampai saat ini beban yang didapatkan terutama dari usulan 87 DOB yang sudah dibahas bertahun tahun, dan telah diputuskan di tingkat paripurna.

"Ini bukan salah DPR, atau DPD, ini perjuangan yang harus diharmonisasikan kembali. Kita telah lakukan evaluasi dari 2009," kata Tjahjo.

Namun persoalannya ada di  masalah batas wilayah yang mencapai 900-an lebih.

"Batas wilayah ini yang harus disiapkan sebelum lakukan peresmian DOB," tambahnya.

Selain itu dari hasil evaluasi, persoalan juga terletak pada berbagai persyaratan yang tidak terpenuhi oleh daerah yang mengusulkan DOB semisal, jumlah penduduk yang tidak lebih dari 20 ribu jiwa, lalu persoalan dalam penentuan ibukota kabupaten. Juga belum adanya kesiapan aparat keamanan seperti persiapan Polres dan Kodim beserta perangkat dibawahnya juga Kejaksaan, termasuk persoalan demografi, sosial politik, dan perekonomian di kabupaten yang diusulkan tersebut.

"Presiden Jokowi menyampaikan sepanjang daerah itu mampu mempercepat pembangunan maka tidak ada salahnya untuk dimekarkan. Apalagi yang diprioritaskan adalah seperti daerah perbatasan," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah diusulkan ke DPD

Selanjutnya

Kelompok HAM minta pemerintah sambut ajakan 6 Negara Pasifik soal Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4860x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4274x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4132x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3475x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2921x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe