Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. 17 Kabupaten di Papua tak serahkan SAKIP 2016
  • Senin, 29 Mei 2017 — 17:34
  • 1302x views

17 Kabupaten di Papua tak serahkan SAKIP 2016

Ketujuhbelas kabupaten tersebut yakni, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Dogiyai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Yahukimo, Intan Jaya dan Deiyai.
Suasana Caoching Clinic Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Sebanyak 17 Kabupaten di Papua tidak menyerahkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dievaluasi.

Ketujuhbelas kabupaten tersebut yakni, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Dogiyai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Yahukimo, Intan Jaya dan Deiyai.

Hal tersebut terungkap saat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyerahkan laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP provinsi, kabupaten dan kota tahun 2016, di Jayapura, Senin (29/5/2017).

Asisten Deputi Wilayah III Menpan-RB Naptalina Sipayung, mengatakan dari hasil evaluasi enam daerah yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Meruake Mappi Jayawijaya meraih predikat C (agak kurang), sementara Nabire, Yalimo, Mamberamo Raya, KepulauanYapen, Waropen dan Kabupaten Keerom, diberi predikat D.

"Pengimplementasian SAKIP sangat dipengaruhi komitmen pimpinan. Karna rendahnya komitmen pimpinan, sangat mempengaruhi lambatnya akuntabilitas," ucapnya.

Menanggapi itu, dirinya berharap kabupaten yang belum menyerahkan SAKIP untuk dievaluasi agar dapat segera diserahkan, mengingat SAKIP sangat penting sekali.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan pada dasarnya penjelasan soal SAKIP sudah dilakukan sejak 2014, tapi pelaksanaannya ketika kembali ke daerah, mungkin belum melaporkan kepada pimpinan.

Karena itu, dirinya mengimbau kepada bupati/walikota untuk segera menyusun SAKIP, dan jika pelum paham bisa datang ke Biro Organisasi dan Pendayagunaan Pemerintah Daerah, sehingga ada pengarahan dan pembinaan.

"SAKIP ini sejajar dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), karena ini wajah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua," ucapnya.

Dia menambahkan, jika dilihat dari rangking, tentu Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja keras, supaya penyunan SAKIP tahun 2017 semakin berkualitas, dan perlu bekerja sesuai dengan data dan perencanaan yang akurat. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua dapat nilai CC dari Kemenpan RB

Selanjutnya

ASN Papua diimbau hindari SPPD fiktif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe