Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dinas PU demo kantor ULP Papua
  • Selasa, 30 Mei 2017 — 18:08
  • 2415x views

Dinas PU demo kantor ULP Papua

"Hari ini staf PU saya pindahkan ke teras ULP agar masyarakat tahu, bukan PU yang salah," kata Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (30/5/2017).
Suasana Rapat yang digelar Kepala Dinas PU, Djulia Mambaya bersama staf - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya akan memindahkan para stafnya untuk berkantor di depan Kantor Biro Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Papua.
 
Hal ini dilakukan karena sudah memasuki pertengahan 2017, belum juga ada proses lelang yang dilakukan ULP.
 
"Hari ini staf PU saya pindahkan ke teras ULP agar masyarakat tahu, bukan PU yang salah," kata Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (30/5/2017).
 
Menurutnya, saat ini ada 180 paket yang sudah masuk ke ULP sejak 20 April. Namun, sampai saat ini yang baru ditayang hanya delapan dan itupun baru perencanaan saja.

"Jika terlambat saya khawatir akan berimbas kepada rakyat. Karena dana sebesar Rp2 triliun yang dianggarkan tidak terserap, apabila proyek lambat dimulai," ucapnya.
 
Ia mencontohkan, pembangunan ruas jalan dan jembatan bisa tidak jadi karena lambatnya proses pelelangan. "Ini menjadi tanggung jawab saya dana Rp2 triliun ini harus habis artinya ada efek seperti ada pembangunan jembatan, pembangunan jalan. Kalau jembatannya baru abutmen maka tidak ada hasilnya. Nanti rakyat yang menderita tidak bisa menyeberang ke kampungnya. Dan tidak ada jalur antar kampung. Karena proses lelang belum ada," tambahnya.
 
Dalam rapat yang diikuti jajarannya, Kata Djuli saat ini tensi politik sedang tinggi. Dimana nantinya yang menjadi korban adalah rakyat sendiri. Sebab saat ini sebagai dinas yang bertugas di bidang infrastruktur fokus dan orientasinya hanya satu yakni berhasil.
 
Terpisah, Sekretari Daerah Papua Hery Dosinaen meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua untuk segera melakukan kegiatan, mengingat Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sudah terdistribusikan.
 
"Tidak ada alasan dengan bahasa karena ada keterlambatan A dan B sehingga tidak bisa laksanakan kegiatan, tetapi kita harus bisa selesaikan dengan baik," kata Hery. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemegang saham Bank Papua tolak pelaksanaan RUPS di Jayapura

Selanjutnya

Dermaga Meosbefondi rampung tahun ini

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe