Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Sepuluh tokoh adat Marind temui pejabat di kementerian perhubungan RI
  • Rabu, 31 Mei 2017 — 09:06
  • 1307x views

Sepuluh tokoh adat Marind temui pejabat di kementerian perhubungan RI

“Kita ingin memperjuangkan tuntutan penyelesaian ganti rugi tanah Pelabuhan Merauke,” ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken lewat telepon, Selasa (30/5/2017).
Pelabuhan Merauke yang masih menjadi masalah, setelah pemilik hak ulayat melakukan pemalangan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Sebanyak sepuluh tokoh adat Marind  berangkat ke Jakarta menemui pejabat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI). Pertemuan bersama kepala biro hukum di kementerian itu, telah dilaksanakan. Hanya saja, hasilnya belum didapatkan.

Keberangkatan sepuluh tokoh adat itu bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang pembayaran ganti rugi tanah Pelabuhan Merauke yang hingga sekarang masih ‘digantung.’

“Kita ingin memperjuangkan tuntutan penyelesaian ganti rugi tanah Pelabuhan Merauke,” ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken lewat telepon, Selasa (30/5/2017).

Dikatakan, langkah itu dilakukan, karena hingga sekarang, belum ada respon pemerintah pusat terkait penyelesaian pembayaran. “Ya, kami langsung ke kementerian untuk berdialog dengan mereka. Sehingga menjadi lebih jelas,” katanya.

Pemilik hak ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken menambahkan, tuntutan ganti rugi yang diminta adalah Rp3 triliun. Hanya saja, masih bisa dibicarakan kembali. “Harga tersebut tidak baku. Tergantung kesepakatan lagi,” tuturnya.

Ditanya pertemuan di Kementerian Perhubungan RI, Hengky mengaku, belum ada hasil. “Kami diminta menunggu untuk beberapa hari kedepan. Karena hasil pertemuan itu akan disampaikan langsung kepada Menteri Perhubungan RI,” ujarnya.

Hengky juga mengaku, sesuai rencana, hari ini, mereka akan ke Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyampaikan persoalan pembayaran ganti rugi tanah pelabuhan. “Ya, ini menyangkut hak asasi masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga harus dibayar pemerintah,” tegasnya.

Diakui, keberangkatan mereka ke Jakarta, difasilitasi Pelindo Cabang Merauke. “Memang kegiatan perluasan dermaga dihentikan sementara waktu, karena masih bermasalah. Jika sudah diselesaikan, saya akan buka dan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali,” ungkap dia. (*)

loading...

Sebelumnya

Beli hasil petani, pemkab Boven Digoel siapkan Rp8 miliar

Selanjutnya

Tanah di Boven Digoel kurang  cocok untuk areal persawahan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe