Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua belum terima LHP 2016 dari BPK
  • Kamis, 01 Juni 2017 — 19:02
  • 1626x views

Pemprov Papua belum terima LHP 2016 dari BPK

"Pemprov Papua belum terima LHP tahun 2016 dari BPK, dan tentunya kasus auditor BPK di Jakarta tidak adanya korelasi dengan WTP kami di Papua," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (1/6/2017).
Kantor Gubernur Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan Pemerintah Provinsi Papua belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua.

Meskipun demikian, dirinya menekankan, kasus suap yang melibatkan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengejar penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan kementerian tersebut, tidak ada kaitannya dengan WTP bagi Pemerintah Provinsi Papua.

"Pemprov Papua belum terima LHP tahun 2016 dari BPK, dan tentunya kasus auditor BPK di Jakarta tidak adanya korelasi dengan WTP kami di Papua," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (1/6/2017).

Ia mengklaim, Pemerintah Provinsi Papua selama ini bekerja sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. "Untuk menuju kepada WTP, saya kira kami sudah lakukan sesuai arahan pak gubernur dan wakil gubernur. Makanya kami sangat hati-hati mengelola anggaran. Mudah-mudahan sampai kearah situ," kata Hery.  

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua telah menyerahkan LHP atas laporan keuangan pemerintah 2016 kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Selasa (30/5/2017).

Kabupaten/kota yang menerima LHP BPK itu yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Asmat, Keerom, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori dan Kabupaten Paniai.

Dari 14 kabupaten/kota itu, tercatat delapan kabupaten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya wajar dengan pengecualian (WDP). Delapan kabupaten/kota yang meraih opini WTP yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika dan Asmat.

Kepala BPK Provinsi Papua Benny Ruslandi mengatakan, “Pemda yang menerima wajar tanpa pengecualian bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Untuk itu kami berharap bagi pemda yang mendapat opini WTP, dapat menjelaskan hal tersebut kepada media dan masyarakat agar mendapat pemahaman yang sama," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua gelar upacara hari lahir Pancasila

Selanjutnya

Gubernur sebut ada aset Pemprov yang dijual sebelum ia menjabat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe