Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Tindaklanjuti pengaduan tokoh Adat Marind, Komnas HAM akan ke Merauke
  • Minggu, 04 Juni 2017 — 18:11
  • 2427x views

Tindaklanjuti pengaduan tokoh Adat Marind, Komnas HAM akan ke Merauke

“Memang kami ke Jakarta terkait belum ada penyelesaian ganti rugi pembayaran tanah Pelabuhan Merauke oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pelabuhan Merauke yang dipalang oleh pemilik hak ulayat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Jean Bisay
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Merauke, Jubi - Sepuluh tokoh adat Marind yang berangkat ke Jakarta beberapa hari lalu, selain bertemu dengan pejabat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI), juga  bertemu dengan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken saat dihubungi Jumat (2/6/2017) membenarkan mereka  telah ke Komnas HAM sekaligus berdialog bersama beberapa komisioner termasuk Natalis Pigay.

“Memang kami ke Jakarta terkait belum ada penyelesaian ganti rugi pembayaran tanah Pelabuhan Merauke oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pemilik hak ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hendruikus Ndiken mengaku, dirinya bersama sembilan tokoh adat Marind, sudah tiba kembali di Merauke tadi pagi.

“Betul bahwa, belum ada kesepakatan pembayaran  tanah pelabuhan dari pemerintah pusat. Sehingga kami  sepakat untuk pulang. Tetapi dalam waktu dekat, Komnas HAM akan ke Merauke sekaligus melihat secara langsung di lapangan dan melakukan dialog bersama pemerintah,” ujarnya.

Hengky mengaku kecewa, karena belum ada tanda-tanda penyelesaian pembayaran. Sebagai pemilih ulayat, pihaknya meminta ganti rugi Rp 3 triliun.

"Masih bisa kita bicarakan sekaligus cari jalan keluar terbaik. Namun sepertinya, tak ditanggapi serius pemerintah pusat,” demikian tegas Hengky. (*)

loading...

Sebelumnya

Puskesmas Kimaam sudah tidak layak lagi

Selanjutnya

Petugas Puskesmas dan pemerintah harus kompak berantas penyakit Frambusia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe