Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Opini WTP murni kerja keras Pemprov Papua
  • Minggu, 04 Juni 2017 — 18:38
  • 2094x views

Opini WTP murni kerja keras Pemprov Papua

"Jadi kalau kami besok ini terima hasil audit BPK itu merupakan kerja keras kami. Kalau dibilang libatkan BPK, itu sama sekali tidak ada," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi beberapa staf saat memberikan keterangan pers - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua
 
Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Papua tahun 2015, adalah murni kerja keras jajarannya.
 
"Jadi kalau kami besok ini terima hasil audit BPK itu merupakan kerja keras kami. Kalau dibilang libatkan BPK, itu sama sekali tidak ada," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
 
Soal kasus yang melibatkan salah satu pejabat di lingkup pemerintahannya, Lukas mengaku telah memerintahkan stafnya untuk kembalikan bagaimanapun caranya.
 
"Kemarin ada temuan kerugian negara di SKPD saya perintahkan untuk dikembalikan bagaimana pun caranya. Semuanya saya perintahkan pertanggungjawabkan dan kembalikan. Jadi kalau kita dapat hasil WTP itu hasil kerja kita bukan main-main," ucapnya.
 
Menurutnya, pihaknya belum mengetahui opini yang akan diberikan BPK terhadap laporan keuangan 2016. Tetapi yang jelas dari tahun ke tahun Papua selalu disclaimer, dan di era kepemimpinan dirinya bersama Klemen Tinal perbaikan sudah dilakukan dan opini WTP bisa diraih. 
 
"Jangan bicara sembarang kalau kami berhasil berarti itu keberhaislan luar biasa. Saya tidak pernah curi uang orang. Saya kerja sesuai dengan tupoksi saya," kata Enembe.
 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan Pemerintah Provinsi Papua belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua.
 
Meskipun demikian, dirinya menekankan, kasus suap yang melibatkan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(Kemendes PDTT) dalam mengejar penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan kementerian tersebut, tidak ada kaitannya dengan WTP bagi Pemerintah Provinsi Papua.
 
"Kami Pemprov Papua belum terima LHP tahun 2016 dari BPK, dan tentunya kasus auditor BPK di Jakarta tidak adanya korelasi dengan WTP kami di Papua," kata Hery.
 
Ia mengklaim, Pemerintah Provinsi Papua selama ini bekerja sesuai aturan dan UU yang berlaku. Oleh karena itu, ia minta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk tetap bekerja membangun Papua, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni, Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.
 
"Saya minta pemerintah kabupaten dan kota untuk tetap bekerja dengan penuh tanggung-jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov akan susun Perda Larangan Kelompok Radikal di Papua

Selanjutnya

ASN Papua wajib capai sasaran kerja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe