Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PBB tunggu delegasi baru Kaledonia Baru bahas referendum
  • Senin, 05 Juni 2017 — 13:46
  • 2922x views

PBB tunggu delegasi baru Kaledonia Baru bahas referendum

Perserikatan Bangsa-bangsa menunggu kedatangan delegasi baru dari Kaledonia Baru bulan ini untuk membahas proses dekolonisasi dan referendum Kaledonia Baru yang akan berlangsung November tahun depan.
Kota Noumea. /AFP via RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Noumea, Jubi – Perserikatan Bangsa-bangsa menunggu kedatangan delegasi baru dari Kaledonia Baru bulan ini untuk membahas proses dekolonisasi dan referendum Kaledonia Baru yang akan berlangsung November tahun depan. Masalah-masalah yang akan dibahas antara lain pembatasan hak pilih bagi penduduk yang telah tinggal dalam jangka waktu panjang di Kaledonia Baru.

Februari lalu, delegasi PBB telah menjalankan misinya mengawal proses dekolonisasi di Kaledonia Baru. Saat itu, delegasi PBB mengawasi peran komisi pemilu yang dikendalikan pemerintah Prancis yang gencar mengimbau warga Prancis yang telah tinggal lama di Kaledonia Baru untuk mendapat hak pilih dalam referendum.

Isu ini sangat menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, ada ribuan pemilih yang dipertanyakan hak pilihnya karena mereka gagal membuktikan bahwa mereka adalah penduduk Kaledonia Baru yang resmi. Sementara, ribuan lainnya suku Kanak tidak memiliki hak pilih.

Saat itu, sekurangnya 9.000 surat undangan memilih telah dikirimkan kepada penduduk suku Kanak di pedalaman. Sebagai penduduk asli, mereka seharusnya juga diprioritaskan mendapat hak pilih.

Tiga tahun lalu, delegasi PBB juga mengirim tim observasi ke Noumea karena masalah yang sama. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu surat kabar ternama, anggota kelompok prokemerdekaan dari Caledonian Union, Mickael Forrest memperingatkan bahwa pemilu tidak akan adil jika penentuan hak suara tidak berlangsung transparan dan kredibel.

Forrest mengatakan bahwa ia berharap ada jaminan bagi penduduk Kaledonia Baru untuk dapat menikmati kekayaan sumber daya alamnya setelah referendum nanti. Oleh karena itu, keikutsertaan penduduk asli Kaledonia Baru dalam referendum seharusnya diutamakan. Sebab, proses referendum adalah buah dari proses dekolonisasi dari Prancis yang selama ini diperjuangkan. **

loading...

Sebelumnya

Sogavare ingin kerjasama dengan pasukan penjaga perdamaian

Selanjutnya

Tiongkok makin mudah dekati Pasifik karena AS tarik diri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe