Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Masyarakat adat suku Wate sepakat akhiri sengketa areal tambang
  • Senin, 05 Juni 2017 — 13:51
  • 1336x views

Masyarakat adat suku Wate sepakat akhiri sengketa areal tambang

Persoalan sengketa ini pernah tiga kali dimediasi Kapolres sebelumnya, AKBP Semmy R. Tabaa dan melibatkan instansi teknis, tetapi juga menemui jalan buntu. Sebab masyarakat tetap pada pendirian yaitu masing– masing mempertahankan perusahaan yang diingini.
Pertemuan masyarakat adat yang dimediasi Kapolres Nabire guna mengakhiri konflik di areal tambang Musairo – Jubi/Titus Ruban
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Jean Bisay

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Nabire, Jubi – Masyarakat adat suku Wate kabupaten Nabire, khususnya di Kampung Nifasi sepakat untuk mengakhiri sengketa areal tambang oleh dua perusahaan yang berada di sungai Musairo.

Persoalan sengketa areal tambang Musairo ini dibicarakan di kediaman Kapolres Nabire, AKBP Sonny Sanjaya. Dihadiri tokoh masyarakat adat Kampung Nifasi dan pemilik hak ulayat, tapi tidak membuahkan hasil.

Kapolres Nabire akhirnya menyarankan untuk kembali ke masyarakat yang menentukan pilihan dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Persoalan sengketa ini pernah tiga kali dimediasi Kapolres sebelumnya, AKBP Semmy R. Tabaa dan melibatkan instansi teknis, tetapi juga menemui jalan buntu. Sebab masyarakat tetap pada pendirian yaitu masing– masing mempertahankan perusahaan yang diingini.

Kepala Suku Wate wilayah Timur Nabire, Didimus Waray mengatakan semua pihak perlu mengertti serta memahami bahwa sebelumnya tidak pernah ada salah pendapat dan konflik.

Tetapi perusahaan yang masuk mengambil hasil dengan caranya mengadudomba.

“Saya yakin ada perusahaan yang bagus dan ada yang tidak. Dan mereka mengacaukan persaudaraan yang kita miliki selama ini,” tegasnya.

Ulah dari perusahaan akibatnya ada dua kubu di dalam kampong.  Satu menerima dan lainnya lagi menolak. Ini yang kurang bagus. 

“Saya kira tiga perusahaan yang ada di Musairo tetap jalan dan hak masyarakat yang harus dituntut kepada pihak perusahaan,” tegasnya disela-sela pertemuan masyarakat suku Wate di Nifasi. Sabtu, (4/6/2017).

Didimus Waray bilang solusi apa yang diinginkan masyarakat dari perusahaan. Mau perusahaan yang mana. Apa yang diinginkan dari perusahaan, rumah atau fee dan bama serta pelayanan kesehatan seperti yang sudah diberikan oleh salah satu perusahaan yakni PT. Tunas Anugrah Papua (TAP). Ini yang kita bahas,” ungkapnya.

Alex Raiki, Kapela Suku Wate Wilayah Barat, menambahkan terkait persoalan yang ada. Dari tiga perusahaan yang ada di Musairo yakni PT. Laba- Laba. PT Krintalin dan PT TAP. Apakah semua memiliki legalitas baik dari adat maupun pemerintah.

“Kalau tidak ada, bagaimana masyarakat bisa memberikan areal kepada perusahaan, asalkan tidak tumpangtindih dan harus terpisah sesuai yang diberikan masyarakat adat pemilik hak ulayat,” akunya.

Menurutnya, PT. TAP ini sah dan resmi. Ada surat pelepasan dari adat. Ada tapal batasnya serta dari awal tidak ada masalah. Sekarang baru ada masalah. Ada apa di balik itu.

Pemilik hak ulayat Otis Money mengatakan yang ia tau PT. TAP memiliki izin yang jelas, sementara PT. Kristalin dan PT. Laba-Laba, tidak.

Tidak mungkin memaksakan PT. Kristalin masuk ke areal PT. TAP, sebab mereka bayar pajak dan tidak mungkin mereka terima areal yang sudah dibayar pajak dan dimasuki perusahaan lain.

Lewi Money, seorang warga yang selama ini bersebarangan menyatakan tidak mempermasalahkan. Ia hanya mau menagih janji PT. TAP bahwa mereka mau bangun rumah untuk masyarakat.

Tapi kenyataan sampai hari ini belum terjawab. “Jadi yang saya persoalkan itu buat kita semua. Bukan saya sendiri,” tegasnya.

Kesepakatan akhirnya tercapai. Pertama menyangkut perumahan akan dibagi dua. Target 100 unit rumah. 50 dibangun PT. TAP dan 50  dibangun PT. Kristalin Ekalestari.

Kedua,  tiga tapal batas dari km 39 sampai 50 adalah milik PT. TAP sesuai pelepasan adat, sedangkan km 50 ke atas mr. King dan 39 ke bawah untuk PT. Kristalin.

Kemudian Selasa, (6/6/2017) pagi kepala suku, tokoh adat dan rombongan akan mematok batas areal. Agar perusahaan dapat bekerja wilayah masin-masing. Sementara perjanjian yang lain akan dibicarakan kemudian. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Petugas Puskesmas dan pemerintah harus kompak berantas penyakit Frambusia

Selanjutnya

Masyarakat Nifasi patok batas areal tiga perusahaan tambang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe