Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. ASN Papua wajib capai sasaran kerja
  • Senin, 05 Juni 2017 — 18:21
  • 1729x views

ASN Papua wajib capai sasaran kerja

"Apabila PNS tidak mencapai SKP, maka yang bersangkutan bisa dijatuhi hukuman disiplin," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Para Pegawai Negeri di lingkup pemerintahan provinsi Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan provinsi Papua harus mencapai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan.

"Apabila PNS tidak mencapai SKP, maka yang bersangkutan bisa dijatuhi hukuman disiplin," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Para ASN dituntut harus mencapai 50 persen atau lebih batas sasaran kerja pegawai dalam pelayanannya. Apabila SKP hanya tercapai 25-50 persen, maka PNS yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Dan, apabila pencapaiannya kurang dari 25 persen, ia dijatuhi hukuman disiplin berat.

Penilaian SKP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Gubernur Enembe meminta setiap pimpinan SKPD/OPD untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja guna mendukung tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling asah, asih dan asuh, jalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan unit-unit kerja di bawahnya.

"Dan juga pahami dan implementasikan peraturan perundang-undangan bagian kepegawaian, khususnya berkaitan dengan disiplin ASN yakni, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin," kata Enembe.

Dia menambahkan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan kedisiplinan dari aparatur-aparatur pemerintah dan administrasi kepegawaian.

"Disiplin aparatur yang dimaksud adalah disiplin dalam memahami serta mentaati ketentuan dan menjauhi larangan disiplin ASN dengan tujuan terciptanya pegawai yang andal, profesional dan bermoral sebagai pelayan masyarakat yang menerapkan good govermance," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Opini WTP murni kerja keras Pemprov Papua

Selanjutnya

Pemprov Papua terus kembangkan aparaturnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe