Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua dinilai belum efektif laksanakan dana otsus
  • Selasa, 06 Juni 2017 — 18:33
  • 1532x views

Pemprov Papua dinilai belum efektif laksanakan dana otsus

"Dari hasil pemeriksaan menunjukan masih terdapat beberapa permasalahaan," kata Harry saat rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (6/6/2017).
Gubernur Papua Lukas Enembe menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menilai Pemerintah Provinsi Papua belum efektik merencanakan, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis mengatakan penilaian ini merupakan hasil pemeriksaan pihaknya beberapa tahun terakhir baik terhadap dana Otsus bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. 

"Dari hasil pemeriksaan menunjukan masih terdapat beberapa permasalahaan," kata Harry saat rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (6/6/2017).

Terbentuknya Biro Otonomi Khusus Provinsi Papua, kata Harry, sangat diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dana otsus secara menjadi lebih transparan, efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Papua, dengan sumber daya yang ada seperti anggaran, sumber daya alam dan sumber daya manusia, dapat membantu percepat peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua.

Dia menambahkan, Pemprov Papua menghadapi tantangan yang berat dalam mengelola pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan di Papua, antara lain faktor terbatasnya jumlah dan kualitas guru, tidak memadainya sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah/perpustakaan/kursi, meja), keterbatasan akses jalan, jaringan listik dan alat komunikasi, budaya masyarakat yang berbeda beda dan ketimpangan ekonomi masyarakat.

"Namun demikian, tantangan ini tidak menyurutkan niat pemerintah Papua untuk terus berkarya memajukan tanah Papua menjadi sejajar dengan daerah lain di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan hal ini memang menjadi catatan karena sudah dilakukan audit kinerja untuk program-program Otsus, termasuk didalamnya Kartu Papua Sehat, Prospek, dana 80 persen, kemudian gerbangmas.

"BPK RI bukan mengaudit keuangannya, tetapi kinerja. Dimana dilihat bagaimana tata kelola dari program yang diikuti dengan penganggaran, sehingga memang ada beberapa catatan yang menjadi stresing BPK yang memang kami melakukan perbaikan-perbaikan dengan mempersiapkan petunjuk teknis," kata Musa'ad. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur buka rakerda bupati dan walikota se-Papua

Selanjutnya

Pemprov Papua kembali raih WTP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4560x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2742x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2627x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe