Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua kembali raih WTP
  • Selasa, 06 Juni 2017 — 18:38
  • 1550x views

Pemprov Papua kembali raih WTP

Pencapaian ini merupakan yang ketiga kalinya, sejak 2014 lalu di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal. Dimana dalam pemerintahan sebelumnya, Pemprov Papua selalu mendapat opini disclaimer.
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketuan DPR Papua, Yunus Wonda saat menerima berkas LHP dari Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua kembali mendapat opini/penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan berlangsung dalam sidang paripurna istimewa DPR Papua, Selasa (6/6/2017).

Pencapaian ini merupakan yang ketiga kalinya, sejak 2014 lalu di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal. Dimana dalam pemerintahan sebelumnya, Pemprov Papua selalu mendapat opini disclaimer.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan membagi dalam tiga bagian laporan antara lain, Laporan hasil pemeriksaaan keuangan, Laporan Sistem Pengendalian Internal dan laporan atas kepatuhan terhadap sistem perundangan.

"Kami simpulkan, penyusunan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat kepatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur SPI yakni pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan, apa yang diraih Pemerintah Provinsi Papua merupakan hasil kerja keras dalam mengelola keuangan secara sungguh-sungguh.

"Apa yang kami capai hari ini adalah kerja keras pemerintah daerah. Kami tidak pernah berbicara dengan BPK atau dengan kata lain kong kalikong untuk meraih opini WTP. Mantan pejabat atau anggota DPR yang mengatakan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua dinilai belum efektif laksanakan dana otsus

Selanjutnya

Gubernur : Boleh pilih, berhenti jual miras atau angkat kaki dari Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat