Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Masyarakat Nimbokrang: Kami selalu dipersulit birokrasi
  • Rabu, 07 Juni 2017 — 16:03
  • 923x views

Masyarakat Nimbokrang: Kami selalu dipersulit birokrasi

"Kami ini kadang dipersulit dalam sistem birokrasi. Kami bersykur tahun lalu ada bantuan langsung kepada kami untuk pembangunan rumah ibadah," kata Pdt. Sergius Yoboisembut ketika hearing dialog dengan Ketua DPR Papua, akhir pekan lalu.
Hearing Dialog Ketua DPR Papua dengan Bukan Bersama Masyarakat dan para Stakeholder di Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Sabtu (3/6/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Salah satu tokoh agama di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Pdt. Sergius Yoboisembut menyatakan, selama ini pihaknya kesulitan mengajukan bantuan danah hibah untuk kepentingan masyarakat kepada pemerintah lantaran dipersulit pihak-pihak dalam sistem birokrasi. 

Ia mengatakan, selama ini pihaknya berjuang untuk mendapat bantuan dana hibah guna pembangunan fasilitas umum, termasuk rumah ibadah. Namun usaha itu selalu menemui hambatan dalam sistem birokrasi. 

"Kami ini kadang dipersulit dalam sistem birokrasi. Kami bersykur tahun lalu ada bantuan langsung kepada kami untuk pembangunan rumah ibadah," kata Pdt. Sergius Yoboisembut ketika hearing dialog dengan Ketua DPR Papua, akhir pekan lalu.

Ia berharap, kedepan masyarakat tidak dipersulit oleh sistem birokrasi ketika ada keperluan. Birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat, bukan mempersulit masyarakat.

"Kami harap, kami masyarakat tidak selalu dipersulit ketika ada keperluan," ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, sistem birokrasi memang berbelit-belit. Ini karena ulah oknum-oknum dalam sistem pemerintahan, termasuk di provinsi Papua.

"Gubernur sendiri tidak tahu hal-hal seperti ini, karena ini ulah oknum-oknum dibawah yang seakan mengklaim harus melalui dia terlebih dahulu jika ada keperluan masyarakat," kata Wonda.

Menurutnya, jika masyarakat membutuhkan sesuatu atau perhatian dari Pemprov Papua, termasuk dalam hal bantuan, sebaiknya disampaikan melalui DPR Papua. 

"Kedepan, kalau masyarakat butuh bantuan, sebaiknya sampaikan kepada kami. Kami yang akan melanjutkan, kami yang akan mendorong kepada Pemprov Papua, karena ini bagian dari mendukung visi misi Gubernur Papua," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua DPRP pastikan pemanfaatan dana hibah di Nimbokrang

Selanjutnya

Pilkada di Papua jangan lagi identik dengan kekerasan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9895x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3411x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2143x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe