Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Bappeda klaim sudah perbaiki temuan BPK
  • Kamis, 08 Juni 2017 — 08:15
  • 1002x views

Bappeda klaim sudah perbaiki temuan BPK

Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musaad mengatakan yang selama ini menjadi catatan BPK adalah terlambatnya pembahasan terhadap penggunaan dana Otsus.
Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musaad saat berbincang dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengklaim telah menindaklanjuti (perbaiki) temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan dana otonomi khusus.

Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan yang selama ini menjadi catatan BPK adalah terlambatnya pembahasan terhadap penggunaan dana Otsus.

"Tahun lalu kami sudah perbaiki dan 2017 punya sudah dibahas bersama dalam musrenbang. Jadi kami sudah perbaiki," kata Musa'ad kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (7/6/2017).

Ia mengaku, pembahasan penggunaan dana Otsus pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah sehingga menjadi terlambat, namun untuk saat ini sudah dibahas dalam Musrenbang. Dengan demikian di 2018 tidak ada lagi keterlambatan dalam penetapan anggaran APBD provinsi yang kemudian dana itu ditransfer ke kabupaten/kota.

"Ini perbaikan yang sudah kami lakukan dari temuan yang disampaikan BPK, sehingga kami harapkan pengawasan melalui Juknis yang kami buat akan lebih baik lagi, terutama 80 persen karena dilakukan di daerah, begitu juga dengan Prospek," ucapnya.

Sementara untuk Kartu Papua Sehat (KPS), jelas Musaad, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengintegrasikan antara BPJS dan KPS. "Ini salah satu kesulitan kami karena persyaratan di BPJS yang diharuskan ada KTP sementara di KPS tidak menggunakan itu, sementara orang Papua bisa gunakan itu," katanya.

Sementara itu, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah Provinsi Papua belum efektif merencanakan, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pengelolaan dana Otsus.

Penilaian ini merupakan hasil pemeriksaan pihaknya beberapa tahun terakhir baik terhadap dana Otsus bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. "Dari hasil pemeriksaan menunjukan masih terdapat beberapa permasalahaan," kata Harry.

Untuk itu, dirinya berharap dengan terbentuknya Biro Otonomi Khusus Provinsi Papua, dapat memperbaiki pengeloaan dana otsus secara menyeluruh agar pengelolaannya menjadi lebih transparan, efektif dan tepat sasaran.

"Kami harap dengan terbentuknya biro ini dapat mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pendidkan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan orang asli Papua," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur desak penjual miras angkat kaki dari Papua

Selanjutnya

Pemprov Papua komit turunkan angka pengangguran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe