Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kebijakan 80 persen tetap berlanjut
  • Kamis, 08 Juni 2017 — 18:47
  • 1447x views

Kebijakan 80 persen tetap berlanjut

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan tersebut tetap berlanjut dengan pertimbangan masyarakat Papua paling banyak berdomisili di kabupaten/kota, distrik hingga kampung kampung.
Suasana rapat kerja daerah bupati dan wali kota se Papua - Jubi
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua soal pembagian dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 80 persen ke kabupaten/kota dipastikan akan tetap berlanjut.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan tersebut tetap berlanjut dengan pertimbangan masyarakat Papua paling banyak berdomisili di kabupaten/kota, distrik hingga kampung kampung.

"Jadi kebijakan itu masih ada, untuk itu setiap kepala daerah harus menggunakan dana ini secara baik, tidak boleh disalahgunakan," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia tekankan, disamping pemberian dana 80 persen, ada juga kebijakan pemerintah pusat untuk kampung kampung yang ada di Indonesia, yakni dana desa. Untuk itu, penyalurannya harus tepat sasaran dan diiringi dengan program yang jelas.

"Kita di sini bukan untuk dipenjarakan, kita kerja untuk membuat rakyat jadi maju. Untuk itu, saya minta setiap kepala daerah gunakan dana desa secara baik," kata Enembe.

Agar pemanfaatan dana Otsus dan lainnya benar-benar bisa dirasakan, Gubernur Lukas Enembe meminta seluruh kepala daerah untuk menuntaskan pendataan Orang Asli Papua (OAP).

"Baru Kota Jayapura yang telah selesaikan pendataan OAP. Untuk itu, saya harap kabupaten juga bisa rampungkan pendataan di 2018," ucapnya.

Ia menjelaskan, pendataan OAP menjadi penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program yang bersifat afirmasi. "Sebagai pimpinan harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, terutama dalam hal kepemilikan tanah maupun hutan," tambahnya.

Dia menambahkan, pemberian perlindungan terhadap masyarakat harus dilakukan secara utuh, karena yang mempunyai hak atas tanah dan hutan adalah mereka.

"Dihitung semua jumlah keluarga di sana, berapa jumlah orang Papua yang ada di sana. Memastikan seluruh punya data kependudukan, mereka orang asli Papua dan kepemilikan hak ulayat yang jelas," tutupnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua komit turunkan harga distribusi barang

Selanjutnya

Kepala daerah se Papua sepakat tolak radikalisme

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe