close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kepala daerah se Papua sepakat tolak radikalisme
  • Kamis, 08 Juni 2017 — 18:59
  • 1677x views

Kepala daerah se Papua sepakat tolak radikalisme

Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan bersama penolakan dan pelarangan paham radikalisme di Provinsi Papua pada saat penutupan Rapat Kerja (Raker) bupati dan walikota se-Papua, di Jayapura, Kamis (8/6/2017).
Suasana Penandatanganan kesepakatan bersama menolak dan melarang paham radikalisme di Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Gubernur, bupati, walikota dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) se Papua, sepakat menolak dan melarang paham radikalisme di Bumi Cenderawasih.

Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan bersama penolakan dan pelarangan paham radikalisme di Provinsi Papua pada saat penutupan Rapat Kerja (Raker) bupati dan walikota se-Papua, di Jayapura, Kamis (8/6/2017).

Ada empat poin dalam kesepakatan tersebut. Pertama, pemerintah provinsi Papua dan seluruh rakyat Papua meminta kepada pemerintah pusat untuk menghapus dan melarang berkembangnya paham radikalisme (ISIS, HTI, FPI, Gafatar dan Salafi wahabi) di seluruh Indonesia.

Kedua, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Forkompimda provinsi, kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, FKUB, perguruna tinggi negeri dan swasta serta tokoh perempuan wajib mendeteksi dini terhadap ormas radikal yang akan muncul, baik melalui keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideology Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Ketiga, Pemerintah provinsi Papua menolak dan melarang keras segala bentuk paham radikalisme yang mengatasnamakan agama dan organisasi melakukan dakwah atau pengajaran (penyebaran kebencian, terror, fitnah dan aduh domba) di Tanah Papua.

Dan yang keempat, jika ditemukan indikasi penyebaran paham radikalisme tersebut. Maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada yang berwajib agar segera menangkap dan dipulangkan keluar dari tanah Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Kebijakan 80 persen tetap berlanjut

Selanjutnya

Gubernur Papua minta bupati rekrut tenaga kesehatan bergerak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4962x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4363x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4145x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2559x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe