Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pemkab Jayapura dukung PSU tapi harus selektif
  • Jumat, 09 Juni 2017 — 19:47
  • 2444x views

Pemkab Jayapura dukung PSU tapi harus selektif

“Saran kami bagi KPU dan Bawaslu provinsi dapat menggunakan hasil sidang yang telah dilaksanakan baik yang di Jayapura maupun di yang dilaksanakan di DKPP,” katanya kepada Jubi di Jakarta, Jumat (9/5/2017).
Bupati Jayapura saat berdiskusi dengan sejumlah bawahannya yang turut hadir dalam sidang putusan DKPP – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat mendukung keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, 8 Juni di Jakarta, yang menyebutkan harus dilakukan pemilihan suara ulang (PSU).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, hasil putusan DKPP menyebutkan 17 distrik yang akan melakukan PSU.

“Saran kami bagi KPU dan Bawaslu provinsi dapat menggunakan hasil sidang yang telah dilaksanakan baik yang di Jayapura maupun di yang dilaksanakan di DKPP,” katanya kepada Jubi di Jakarta, Jumat (9/5/2017).  

Pihaknya bahkan mengharapkan agar KPU RI dan KPU Papua harus selektif dalam menentukan dan menggunakan hasil dua sidang yang dilakukan di Jayapura dan DKPP. Namun harus konsisten dengan daerah lain yang keputusannya sama dengan kasus yang dialami Kabupaten Jayapura.

“Misalnya di Kabupaten Singkawang terkait pergantian KPPS. Hal ini tidak dipersoalkan, dan hal ini sama yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Menurut kami ini tidak konsisten yang dilakukan oleh DKPP dalam putusan yang disampaikan,” katanya. 

Pihaknya juga sangat mendukung keputusan DKPP dengan memberhentikan sementara para penyelenggara, baik KPU maupun Panwas, karena kinerjanya dinilai sangat buruk, khususnya Ketua Panwaslu. Maka memberhentikan mereka dianggap sebagai langkah baik.

“Apa yang disebutkan dalam putusan DKPP soal adanya tindakan yang bersifat Terstruktur , Sistematis, dan Masif (TSM) yang saya lakukan sebagai petahana sangatlah tidak benar. TSM dalam putusan yang disebutkan DKPP sangatlah ganjil bagi saya. Mungkin karena saya ini petahana dalam Pilkada Jayapura,” katanya.

“Saya pastikan bahwa apa yang disebutkan dalam putusan DKPP ini sangatlah tidak benar. Oleh sebab itu, saya berharap ada cara lain bagi DKPP untuk merehabilitasi nama saya,” lanjutnya.

Taufik Basari Kuasa Hukum Pasangan Mario mengatakan, penyebutan 17 distrik harus dipilah. “Karena berdasarkan apa yang kami ajukan dalam tuntutan dalam sidang perkara ada TPS yang tidak mengalami perubahan sehingga tidak perlu dilakukan PSU,” katanya.

Karena opini permasalahan yang digugat itu terkait pergantian KPPS, sementara dari 17 distrik ini tidak semua mengalami perubahan yang signifikan, sehingga TPS tersebut tidak perlu melakukan PSU. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata Edison, tanam sagu harus berpijak pada perda

Selanjutnya

Nasdem akan kerahkan kekuatan penuh hadapi PSU

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe