Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Yaung, Pilkada Jayapura berjalan baik jika penyelenggara tak terlibat timses
  • Minggu, 11 Juni 2017 — 19:19
  • 1375x views

Yaung, Pilkada Jayapura berjalan baik jika penyelenggara tak terlibat timses

Hal ini dikatakan Yaung menyusul putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) RI, 8 Juni 2017 yang memberhentikan penyelenggara dan dilakukan PSU.
Marinus Yaung (kiri) saat berdiskusi dengan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan dua anggota penyelenggara yang diberhentikan oleh DKPP RI – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Sentani, Jubi – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung mengatakan, pilkada Kabupaten Jayapura berjalan baik dan lancar jika penyelenggara tak terlibat kepentingan pasangan calon (paslon) tertentu menjadi tim sukses (timses).

Hal ini dikatakan Yaung menyusul putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) RI, 8 Juni 2017 yang memberhentikan penyelenggara dan dilakukan PSU.

“Saya mencurigai ada kesalahan yang dibuat oleh penyelenggara, dan hal ini terbukti melalui sidang kode etik di DKPP. Persoalan Pilkada Kabupaten Jayapura sempat juga dipertanyakan oleh Presiden dan Menkopolhukam kepada saya beberapa waktu lalu. Saya menjelaskan bahwa demokrasi di daerah ini akan berjalan baik apabila penyelenggaranya tidak menjadi tim sukses salah satu paslon dan bekerja sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” katanya kepada Jubi di Sentani, Minggu (11/6/2017).

Menurutnya penyelenggara yang diduga terlibat timses dan menjadi pendukung paslon tertentu justru mencederai demokrasi.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua OKK DPW Partai Nasdem Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan bahwa pihaknya tetap menghargai keputusan yang sudah disampaikan DKPP RI, dalam hal ini proses PSU akan diambil alih oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Papua dibawah supervisi KPU RI. 

Pihaknya bahkan sudah mengetahui hasil keputusan DKPP RI jika penyelenggara berpihak pada paslon tertentu. Hal ini dibuktikan dengan pemberhentian penyelenggara untuk sementara.

“Harapan kami tugas yang diberikan ini kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua di bawah pengawasan dan supervisi KPU RI dapat berjalan dengan benar dan adil sehingga hak konstitusi rakyat tidak dikorbankan,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Jemaat Golgota Bambar bangun gedung serbaguna

Selanjutnya

DPR RI sosialisasi empat pilar kebangsaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe