close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Gubernur : Freeport tidak bleh seenaknya mem-PHK karyawan
  • Senin, 12 Juni 2017 — 06:22
  • 1638x views

Gubernur : Freeport tidak bleh seenaknya mem-PHK karyawan

Menurut Lukas, persoalan PHK karyawan sebenarnya bermula dari program manajemen tentang merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi karena waktu itu pemerintah belum memberikan izin ekspor.
Karyawan Freeport melakukan protes di Jakarta, terkait PHK yang dialami sejumlah karyawan beberapa waktu lalu - tempo.co
ANTARA
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Timika, Jubi - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mendesak manajemen PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi yang ada di lingkungan perusahaan pertambangan itu untuk mempekerjakan kembal karyawan yang telah di-PHK.

"Freeport tidak boleh seenaknya mem-PHK karyawan dan kembali pekerjakan mereka yang sudah di-PHK," kata Lukas di Timika, Minggu (11/6/2017), kepada awak media menanggapi persoalan PHK sepihak manajemen terhadap ribuan karyawan di lingkungan PT Freeport hingga saat ini.

Menurut Lukas, persoalan PHK karyawan sebenarnya bermula dari program manajemen tentang merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi karena waktu itu pemerintah belum memberikan izin ekspor.

Namun dengan situasi saat ini bahwa Freeport telah mengantongi izin ekspor oleh pemerintah pusat maka tidak ada alasan Freeport terus mem-PHK karyawannya.

"Wajib hukumnya manajemen Freeport untuk mempekerjakan kembali karyawan yang telah di-PHK," kata Lukas.

Ia menegaskan bahwa jika Freeport masih bersikukuh untuk tidak mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang kini telah di-PHK oleh Freeport maka sebaiknya manajemen mem-PHK semua karyawannya tanpa terkecuali.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak perduli dengan persoalan internal perusahaan namun karena Freeport sudah mem-PHK karyawan maka wajib mengembalikan mereka untuk bekerja.

Selain itu, Gubernur Papua juga mendesak PT. Freeport Indonesia untuk wajib membayar secara rutin kewajiban-kewajiban kepada pemerintah termasuk pemerintah pusat.

Manajemen Freeport masih pada pendirian dengan terus mem-PHK ribuan karyawan secara khusus karyawan yang melakukan mogok kerja karena memprotes kebijakan Freeport yang dinilai merugikan pekerja dan tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. (*)

loading...

Sebelumnya

Kemitraan ENGIE-EVI senilai 240 juta dolar akan listriki 3000 kampung di Papua

Selanjutnya

Papua masuk 10 wilayah rawan tindak pidana korupsi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4948x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4330x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4055x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2525x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2480x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe