close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pansus akan koordinasi dengan KPU Papua soal PSU
  • Senin, 12 Juni 2017 — 18:16
  • 1448x views

Pansus akan koordinasi dengan KPU Papua soal PSU

Ketua pansus pilkada Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay mengatakan, selain itu, mereka juga akan berkoordinasi kembali dengan pihak keamanan untuk mengawal proses PSU tersebut. Pelaksanaan PSU baru dilakukan setelah dilakukan koordinasi kepada pihak-pihak tersebut.
Suasana sidang kode etik oleh DKPP RI, 8 Juni 2017 – Jubi/Dok.
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua
 
Sentani, Jubi – Panitia khusus pemilihan kepala daerah (pansus pilkada) Kabupaten Jayapura akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Papua terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), yang diambil alih KPU Papua sesuai keputusan sidang etik Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, 8 Juni 2017.
 
Ketua pansus pilkada Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay mengatakan, selain itu, mereka juga akan berkoordinasi kembali dengan pihak keamanan untuk mengawal proses PSU tersebut. Pelaksanaan PSU baru dilakukan setelah dilakukan koordinasi kepada pihak-pihak tersebut.
 
Meski demikian, pansus tak berwenang meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggara soal anggaran pilkada.
 
“Pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam pilkada bukan kewenangan kita, karena aturan jelas mengatur bahwa setelah tiga bulan, setelah proses pilkada selesai baru hal ini dapat dilakukan,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (12/6/2017).
 
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw mengatakan, pansus harus mengevaluasi putusan DKPP dan memanggil penyelenggara untuk melaporkan semua proses pilkada yang sudah berlangsung, termasuk soal penggunaan anggaran.
 
“Sebagai ketua DPRD dan penanggung jawab pansus saya mendesak agar pansus segera evaluasi hasil sidang DKPP dan memanggil penyelenggara untuk melaporkan semua proses tahapan pilkada yang sudah dilewati, termasuk penggunaan anggaran di dalam pilkada,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

DPR RI sosialisasi empat pilar kebangsaan

Selanjutnya

Lahan SD YPK Onomi dibayar usai pengukuran tanah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4947x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4326x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4034x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2524x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2476x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe