Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Bupati Jayapura serahkan LKPD kepada DPRD 
  • Selasa, 13 Juni 2017 — 18:17
  • 844x views

Bupati Jayapura serahkan LKPD kepada DPRD 

LKPD tersebut diserahkan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di ruang sidang legislator, Selasa (13/6/2017) dan dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD dan undangan lainnya. 
Bupati Mathius Awoitauw saat menyerahkan materi LKPD kepada DPRD Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar pembukaan sidang paripurna II masa sidang II tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

LKPD tersebut diserahkan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di ruang sidang legislator, Selasa (13/6/2017) dan dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD dan undangan lainnya. 

Ketua DPRD Jayapura, Edison Awoitauw dalam sambutan yang dibacakan Wakil Ketua II Kornelis Yanuaring mengatakan, sesuai rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (12/6/2017) sejumlah agenda dijadwalkan pada masa persidangan II tahun 2017 untuk pembahasan perhitungan anggaran Pemkab Jayapura tahun 2016. 

“Hari ini DPRD melakukan pembukaan sidang dan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran sesuai materi yang telah disampaikan. Memasuki bulan Juni 2017 baru kita menerima materi LKPD dari eksekutif. Oleh sebab itu, dalam rapat Bamus kemarin kita langsung putuskan untuk melakukan sidang pada hari ini juga, sehingga materi yang disampaikan ini dapat diselesaikan dan menghasilkan sebuah produk hukum seperti perda,” katanya. 

Bupati Mathius Awoitauw usai sidang mengatakan, LKPD diberikan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 65, yang menyebutkan tugas bupati selaku kepala daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Kepala Daerah, menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

“Laporan keuangan kami telah diperiksa BPK dan diserahkan oleh kepala perwakilan BPK Papua 30 Mei 2017. Hasil pemeriksaan tersebut Kabupaten Jayapura kembali memperoleh opini WTP. Opini ini kali ketiga kami pertahankan. Oleh sebab itu, terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung dan berupaya melaksanakan semua agenda pembangunan di daerah ini dengan baik,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Lahan SD YPK Onomi dibayar usai pengukuran tanah

Selanjutnya

KPU Papua usulkan dana PSU Rp 10 miliar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe