Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. DPMPTSP fokus pada undang-undang pelayanan publik 
  • Selasa, 13 Juni 2017 — 18:40
  • 1660x views

DPMPTSP fokus pada undang-undang pelayanan publik 

Ia mengatakan, dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara mengamanatkan setiap penyusunan pelayanan dan standar pelayanan prosedur harus dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk mendengar masukan masyarakat, akademisi dan LSM pemerhati pelayanan publik.
Suasana pelayanan publik di kantor DPMPTSP – Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Jayapura, Yohanes Wemben ketika ditemui awak media di Jayapura, Selasa (13/6/2017). 

Ia mengatakan, dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara mengamanatkan setiap penyusunan pelayanan dan standar pelayanan prosedur harus dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk mendengar masukan masyarakat, akademisi dan LSM pemerhati pelayanan publik.

“Kami melakukan konsultasi publik ini agar kesesuaian persyaratan yang menurut masyarakat bagaimana. Kami lagi berusaha menyederhanakan persayaratan yang lebih cepat prosedur dan transparansi tiap unit pelayanan publik kususnya di Dinas Pelayanan Satu Pintu,” katanya.

Dari hasil konsultasi publik bersamaan dengan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) yang dibarengi janji layanan yang disebut maklumat.

“Kalau tidak kapan lagi membangun transparansi harus dijanjikan buatnya dalam bentuk apa. Kalau sudah buat standar kami buat maklumat itu mengatakan dengan kami sanggup melayani sesuai dengan standar kalau kami melayani. Jika tidak sesuai dengan peraturan maka kami siap dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang berat tetapi kami harus mulai,” katanya. 

“SOP semua di lingkungan pemerintah kami lihat DPTSP dinas pencatatan sipil semua OPD bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat SOP dan pengaduan ini aturan yang harus dilakukan demi pelayanana publik yang efisien efektif,” katanya.  

Salah satu petugas Erni mengatakan, pihaknya fokus pada pelayanan publik. “Kami menaati aturan sebagaimana yang ada, sebab ada maklumat yang sudah dikeluarkan itu menjadi panduan kami untuk bekerja,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

BTM-Harus safari ramadan di masjid Baitur Rahman 

Selanjutnya

Warga PNG ke Papua diusulkan bebas visa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Rabu, 18 Juli 2018 WP | 4616x views
Nabire Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 4402x views
Dunia |— Minggu, 22 Juli 2018 WP | 4240x views
Jayapura Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 3527x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe