Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Belum ada pengawasan makanan berbuka puasa di Kaimana
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 08:32
  • 477x views

Belum ada pengawasan makanan berbuka puasa di Kaimana

Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Jaqualina Claudya meminta agar pemerintah setempat melakukan pengawasan dan uji lab terhadap makanan dan minuman meski belum ditemukan bahan makanan/minuman yang terindikasi bercampur zat berbahaya.
Ilustrasi makanan berbuka puasa – Jubi/ mukrinasution.blogspot.co.id
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua 

Kaimana, Jubi – Hingga hari keenam belas ibadah puasa bagi umat Muslim belum ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat terhadap makanan dan minuman yang dijual untuk berbuka puasa. 

Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Jaqualina Claudya meminta agar pemerintah setempat melakukan pengawasan dan uji lab terhadap makanan dan minuman meski belum ditemukan bahan makanan/minuman yang terindikasi bercampur zat berbahaya.

“Kita tidak bisa memvonis bahwa kue si A atau minuman si B dicampur dengan zat berbahaya. Tidak bisa seperti itu, karena mereka ini juga adalah masyarakat Kaimana. Semuanya harus melaku uji laboratorium,” katanya kepada Jubi di Kaimana, Selasa (13/7/2017). 

Senada dikatakan politisi partai PKB Kaimana, Rusli Ufnia. Rusli mengharapkan agar dilakukan pengawasan terhadap zat berbahaya. 

“Saya pikir perlu sekali karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Hari ini kita sehat baru bisa bekerja. Jadi, sudah harus ada alat sehingga pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual-belikan terjamin bebes dari bahan berbahaya,” katanya. 

Terpisah, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana,  Hamunangan Manurung mengatakan, pihaknya belum mempunyai alat untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin. 

“Setelah kami mengambil sampel walaupun yang kami periksa di lapangan terindikasi kami tidak bisa memvonis. Kami akan mengirim lagi ke BPOM untuk meneliti lebih lanjut. Mereka yang diberikan kewenangan untuk memvonis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara BPOM hanya berada di provinsi tidak ada perwakilan di daerah,” katanya. 

Maka dari itu, pihaknya mengharapkan agar alat untuk mendeteksi zat berbahaya yang sudah diusulkan dalam DPA 2017 segera diadakan. (Jacob Owen)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bernard Sagrim ditetapkan jadi Bupati Maybrat

Selanjutnya

DPRD Sorong didesak sahkan perda adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe