Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua diminta satu suara gunakan UU Otsus
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 08:39
  • 746x views

Pemprov Papua diminta satu suara gunakan UU Otsus

"Ketika berbicara mengenai kesejahetraan perempuan Papua yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis, kita harus melihat undang-undang ini sebagai peluang. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan," kata Azriana kepada wartawan usai menghadiri dialog publik refleksi tujuh tahun Laporan Stop Sudah!, di Jayapura, Selasa (13/6/2017).
Ketua Komnas Perempuan, Azriana saat foto bersama salah satu perempuan Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:02 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 12:40 WP

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menyarankan pemerintah dan masyarakat satu suara menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sebagai peluang untuk bergerak maju dalam hal pemenuhan terhadap perempuan Papua, terutama yang mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Ketika berbicara mengenai kesejahetraan perempuan Papua yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis, kita harus melihat undang-undang ini sebagai peluang. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan," kata Azriana kepada wartawan usai menghadiri dialog publik refleksi tujuh tahun Laporan Stop Sudah!, di Jayapura, Selasa (13/6/2017).

"Jadi kadang-kadang kami melihat undang-undang Otsus ini seperti orang Jakarta melihat undang-undang ini, tidak bisa seperti itu. Harus orang Papua yang menjelaskan kepada Jakarta dan orang lain di Indonesia bagaimana seharusnya Otsus dipandang," tambahnya.

Ia menyebut kekerasan fisik dan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan Papua. Data komnas Perempuan menyebutkan telah terjadi 281 kasus kekerasan yang dialami perempuan Papua sepanjang 1963-2009.

Yosephin, salah satu peserta dialog interaktif mengharapkan kejelasan akan nasib para korban kekerasan itu sebelum tahun ini berakhir. Ia juga meminta agar bantuan dari pemerintah bagi para korban itu langsung dikirim kepada yang bersangkutan.

"Hari ini harus ada pernyataan hitam di atas putih, kami sebagai korban harus pegang. Disamping itu, kalau bisa nama korban dicatat lengkap dengan rekening, sehigga ketika bantuan datang langsung diterima untuk melewati sisa hidup ini. Jangan Gubernur kasih lewat bupati, lalu bupati potong setengah lalu kami hanya menerima satu juta saja, padahal bantuan yang diberikan 50 juta," kata Yosephine.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Annie Rumbiak mengatakan akan menyerahkan rekomendasi dari dialog publik refleksi tujuh tahun laporan Stop Sudah! tersebut.

“Kami ini bukan staf ahli biasa. Dengan demikian ketika kami menghadiri acara seperti ini kajian kamilah yang akan sampai ke gubernur," kata Annie.

"Semua saran yang disampaikan sudah saya catat dan itu menjadi catatan kami kepada SKPD/OPD teknis," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Di era kepemimpinan Lukmen 1.343 anak ikut program ADEM

Selanjutnya

Kinerja ASN di Papua masih rendah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5982x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2937x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 2910x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe