Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. SOS: Stop rampas lahan masyarakat adat
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 10:24
  • 1038x views

SOS: Stop rampas lahan masyarakat adat

Parahnya lagi, kata dia perusahaan tidak pernah terbuka terhadap warga. Perusahaan tidak pernah menjelaskan dampak positif dan negatif.
Kampanye yang diluncurkan oleh komunitas SOS - IST
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Jayapura, Jubi - Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) di tanah Papua mengatakan lahan di Papua yang luas sudah dikuasi korporasi pemerintah, perusahaan dan perbankkan yang mendanai perusahaan sawit dan pertambangan di Papua.

SOS mengatakan sebanyak 441 perusahaan telah mempunyai izin operasi di Papua dengan luas konsensi ratusan perusahaan itu mencapai 29.219.655 Ha dari luas keseluruhan tanah Papua telah mencapai 43.242.550 Ha.

“Itu artinya sebagian besar tanah Papua telah dikuasai oleh korporasi,” kata Wirya Eddy, kordinator advokasi Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua dalam konfrensi pers Waena, kota Jayapura, Papua, Kamis (Selasa 13/06/2017)

Penguasaan lahan masyarakat adat itu terjadi kata dia melalui  berbagai cara dalam kerja sama pemerintah dan para pemilik modal. Dikatakan pemerintah telah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan.

Perusahaan yang memiliki izin kata dia bisa dengan leluasa bergerak atas nama legalitas. Kata dia atas nama mengantonggi izin pengusaha memboyong aparat keamanan menjaga kepentinganya menguasai masyarakat adat.

“Ketika perusahaan bawa aparat dengan tuduhan penghalang pembangunan dan separatis, masyarakat adat tidak berdaya, menjadi korban,”ungkap Fr. Yulianus Pawika OFM dari SKPKC Fransiskan Papua.

Selain itu Penehas Lokbere, kordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) mengatakan contoh kongkrit itu kasus korban masyarakat dalam merampas tanah itu kasus Wasior berdarah.

“Kasus Wasior hari ini 13 Juni genap 16 tahun. Peristiwa itu berawal dari perebutan tanah adat masyarakat,” ungkapnya.

Peristiwa yang sama kata dia telah terjadi di berbagai wilayah ditanah Papua.

"Pembunuhan masyarakat adat di sepanjang sungai Degeuwo, kabupaten Paniai, sejak 2002, demi perusahaan merebut lahan emas, misalnya,"katanya.

Modus perusahan rebut lahan
Wirya yang sudah lama mendampinggi masyarakat adat yang kehilangan hak ulayatnya mengatakan banyak modus yang digunakan perusahaan. Perusahaan melakukan hal-hal yang tidak bermartabat untuk merebut tanah adat warga.

Kata dia, perusahaan telah melakukan pemalsuan tanda tangan pelepasan hak ulayat.Perusahaan juga menipu masyarakat soal luas lahan yang hendak diambilnya.

Parahnya lagi, kata dia perusahaan tidak pernah terbuka terhadap warga. Perusahaan tidak pernah menjelaskan dampak positif dan negatif.

"Perusahaan hanya menyodorkan hal-hal yang baik terhadap warga," katanya.

Lanjut dia, Ketika masyarakat menolak, perusahaan bekerja sama dengan aparat keamanan. Aparat keamanan mengawasi masyarakat untuk melepaskan hak ulayatnya.

“Mereka (masyarakat) melepaskan tanah adat mereka dibawa todongan Senjata,” ungkapnya.

Polisi adat
Korporasi perampasan yang sedang berlangsung kata dia sudah tidak bisa diharapkan lagi menghargai masyarakat adat. Kata dia yang diharapkan oleh masyarakat agar sadar untuk melindunggi hak miliknya.

“Kita butuh animasi atau pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat yang harus menjadi polisi untuk melindunggi hak ulatnya,” ungkap Yulianus Pawika.

Selain itu Wirya mengatakan, selain kesadaran masyarakat, harus ada kemauan politik dari pemerintah. Pemerintah harus melindunggi masyarakat adat dengan regulasi-reguasi yang jelas.

“Pemerintah dan perusahaan harus mengakui hak masyarakat adat,” harapnya.

Sekadar informasi, SOS terdiri Jaringan Kerja Rakyat (JERAT), Sekretariat Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua. Bersatu Untuk Kebenaran (BUK). Forum Independen Mahasiswa (FIM). Komunitas Kemanusiaan Daerah Terpencil (KOPKEDAT) Papua. (*)

Sebelumnya

Sudah tujuh calon gubernur merapat ke Golkar Papua

Selanjutnya

Lima tahun tewasnya Mako Tabuni, siapa yang bertanggungjawab?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe