Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Komisioner komnas HAM janji paksa Menteri Perhubungan RI bayar tanah pelabuhan dan bandara
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 10:29
  • 1119x views

Komisioner komnas HAM janji paksa Menteri Perhubungan RI bayar tanah pelabuhan dan bandara

“Ya, orang Marind bisa melihat secara langsung. Hari ini, saya datang dan bertemu sekaligus mendengar berbagai persoalan terutama penyelesaian tanah ulayat yang belum diselesaikan. Sehingga menjadi acuan untuk diperjuangkan sampai ke tingkat kementerian,” tuturnya.
Komisioner Komnas HAM, Natalis PIgai saat meninjau di lokasi Pelabuhan Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Merauke, Jubi - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalis Pigai menepati janjinya datang di Merauke sekaligus berdialog langsung bersama masyarakat Marind yang adalah pemilik hak ulayat tanah di Kota Merauke.

“Dua minggu lalu, beberapa tokoh Marind datang di Kantor Komnas HAM dan menyampaikan beberapa persoalan mengenai pembayaran tanah Bandara Mopah maupun Pelabuhan Merauke yang belum diselesaikan pemerintah,” ujar Natalis saat tatap muka bersama ratusan masyarakat Marind di Aula Noken Sai Rabu (13/6/2017).

Natalis berkomitmen memperjuangkan hak orang Marind di Jakarta dengan menemui Menteri Perhubungan RI.

“Saya akan memaksakan menteri agar membayar tanah milik masyarakat di dua tempat itu. Entah berapa nilainya, nanti menjadi kesepakatan bersama pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Sebagai pemimpin, jelas Natalis, tak boleh bertele-tele mengambil keputusan. Harus cepat dan benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat.

“Ya, orang Marind bisa melihat secara langsung. Hari ini, saya datang dan bertemu sekaligus mendengar berbagai persoalan terutama penyelesaian tanah ulayat yang belum diselesaikan. Sehingga menjadi acuan untuk diperjuangkan sampai ke tingkat kementerian,” tuturnya.

Dikatakan, dirinya juga telah bertemu Bupati Merauke, Frederikus Gebze membahas persoalan penyelesaian tanah. “Saya sudah tanyakan kepada Pak Bupati Fredy kalau kewenangan pembayaran adalah dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Usai pertemuan, ia bersama beberapa tokoh masyarakat Marind melakukan peninjauan lokasi pelabuhan Merauke maupun Bandara Mopah.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze membenarkan telah melakukan pertemuan bersama Komisioner Komnas HAM.

“Saya mengakui jika masih banyak tanah milik masyarakat pemilik hak ulayat belum diselesaikan,” tuturnya.

Bupati Freddy memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Marind menyampaikan berbagai persoalan tanah yang belum dibayar kepada Komisioner Komnas HAM.

“Saya tak akan melakukan intervensi,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dirut RSUD Merauke usulkan penghapusan alat-alat rusak 

Selanjutnya

Merauke seperti sedang darurat militer, kata pemilik hak ulayat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6150x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5737x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3864x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe