Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Merauke seperti sedang darurat militer, kata pemilik hak ulayat
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 10:35
  • 1107x views

Merauke seperti sedang darurat militer, kata pemilik hak ulayat

“Memang ada aksi protes dari masyarakat pemilik hak ulayat, namun setelah kami sampaikan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze, direspon positif dan diminta pekerjaan tetap dilanjutkan sebagaimana biasa,” ujarnya.
Pelabuhan Merauke yang masih dipersoalkan oleh masyarakat pemilik hak ulayat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Merauke, Jubi - Kepala PT Pelindo Cabang Merauke, Muhajir Djurumiah menegaskan, kehadiran aparat TNI di pelabuhan, hanya sebatas menjaga material yang ada. Karena saat ini, sedang dilakukan pemancangan tiang-tiang untuk pembangunan pelabuhan sepanjang 75 meter.

Demikian diungkapkan Muhajir kepada wartawan di pelabuhan Rabu (13/6/2017).

“Saya perlu berikan klarifikasi bahwa yang melakukan penjagaan adalah aparat kepolisian di Polsek KP3 Laut. Bukan oleh aparat TNI,” tegasnya.

Kehadiran TNI di Pelabuhan Merauke, diakuinya setiap hari. Tetapi hanya satu orang dan bergantian. Pengamanan material itu, karena sering kehilangan.

Dijelaskan, pemancangan tiang telah dilakukan sejak Mei 2017 dan masih terus berlanjut.

“Memang ada aksi protes dari masyarakat pemilik hak ulayat, namun setelah kami sampaikan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze, direspon positif dan diminta pekerjaan tetap dilanjutkan sebagaimana biasa,” ujarnya.

Perluasan pembangunan pelabuhan Merauke, jelas dia, direncanakan akan selesai tahun ini. Selanjutnya dapat digunakan untuk melayani dua kapal peti kemas sekaligus.

Sementara pemilik hak ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken menegaskan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya memantau aktivitas perluasan pelabuhan, dijaga ketat beberapa aparat keamanan.

“Ada yang berpakaian dinas lengkap dan ada juga mengenakan pakaian preman. Saya tidak mengerti dengan pembangunan pelabuhan yang dikawal anggota TNI. Padahal, ada Polsek KP3 Laut. Mestinya mereka diberikan kepercayaan menjaga keamanan selama pekerjaan berlangsung,” tegasnya.

Ditambahkan, sepertinya Merauke sedang dalam darurat militer. Sehingga pekerjaan pembangunan, dikawal TNI.

“Untuk itu, kami masyarakat pemilik hak ulayat, meminta perlindungan khusus dari Komnas HAM,” pinta Hengky. (*)

loading...

Sebelumnya

Komisioner komnas HAM janji paksa Menteri Perhubungan RI bayar tanah pelabuhan dan bandara

Selanjutnya

Tak beraktivitas 4 tahun, bupati Merauke cabut izin 10 perusahaan

Sebelumnya

Polda Papua bantah ada dugaan permainan penerimaan casis Polri

Selanjutnya

Pemprov Papua akan surati Kemendag terkait minol

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe