Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Tak beraktivitas 4 tahun, bupati Merauke cabut izin 10 perusahaan
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 10:39
  • 981x views

Tak beraktivitas 4 tahun, bupati Merauke cabut izin 10 perusahaan

“Saya sebagai bupati, mempunyai kewenangan mengambil keputusan dengan mencabut izin 10 perusahaan tersebut, karena tak ada aktivitas,” tegasnya.
Bupati Merauke, Frederikus Gebze sedang berikan arahan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Merauke, Jubi - Bupati Merauke, Frederikus Gebze telah mencabut izin 10 perusahaan yang hendak melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Itu karena sudah empat tahun, tak ada kegiatan dijalankan.

Hal itu disampaikan Bupati Freddy dihadapan masyarakat Marind ketika melakukan pertemuan bersama Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai.

“Saya sebagai bupati, mempunyai kewenangan mengambil keputusan dengan mencabut izin 10 perusahaan tersebut, karena tak ada aktivitas,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Bupati Freddy, merekomendasi sekaligus memberikan izin kepada perusahaan melakukan aktivitas disini. Namun, jika batas waktu yang diberikan tak dijalankan, harus dicabut.

“Sebagai bupati, saya bertanggungjawab penuh dengan pencabutan izin sejumlah perusahaan dimaksud. Karena tak ada tanda-tanda kegiatan berjalan,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai mendukung langkah yang dilakukan Bupati Merauke.

“Saya kira langkah Pak Bupati sudah sangat tepat. Karena nyatanya setelah perusahaan mengurus izin, kegiatan di lapangan tidak jalan sama sekali,” katanya.

Diharapkan kedepan, pemerintah lebih selektif dalam melihat dan mengkaji perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi di daerah ini. Artinya, melihat keseriusan dalam menjalankan usahanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Merauke seperti sedang darurat militer, kata pemilik hak ulayat

Selanjutnya

Lakukan investigasi, Natalis Pigai kirim staf ke Merauke bulan depan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9601x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6385x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6025x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4610x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe