Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua akan surati Kemendag terkait minol
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 18:06
  • 701x views

Pemprov Papua akan surati Kemendag terkait minol

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan sebelum menyurat, pihaknya akan lebih dulu membuat kesepakatan dengan seluruh pihak. Dalam rangka meminta Kemendag mencabut atau tidak berlakukan izin penjualan minol di Papua.
Suasana pertemuan pemerintah provinsi, FKUB, Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para distributor - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berencana menyurati kementerian perdagangan (Kemendag), terkait pemberlakukan izin penjualan minuman beralkohol (minol) di Papua.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan sebelum menyurat, pihaknya akan lebih dulu membuat kesepakatan dengan seluruh pihak. Dalam rangka meminta Kemendag mencabut atau tidak berlakukan izin penjualan minol di Papua.

"Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan pihak TNI/Polri, tokoh agama, tokoh perempuan dan semua pihak untuk membuat kesepakatan bersama untuk disampaikan kepada menteri," kata Doren, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).

Kesepakatan bersama itu untuk meminta kepada Kemendag untuk mencabut atau tidak memberlakukan peraturan miras di Papua, karena miras membawa dampak buruk bagi masyarakat Papua.

"Jadi memang peraturan menteri Perdagangan itu kan di bawah dari Undang-Undang (UU), dalam hal ini UU Otsus, selain itu, turunan dari UU Otsus tersebut kan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan produksi, peredaran dan penjualan minuman keras di Papua," ucapnya.

Menurutnya, jika merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014, gubernur berhak untuk melarang peredaran miras di Papua. Sementara hal yang tidak bisa dilakukan adalah mengatur fiskal dan moneter, hubungan luar negeri, agama, yustisi dan TNI/Polri.

"Turunan dari UU Otsus adalah Perdasus No. 15 tahun 2013 yang menjadi landasan untuk pelaksanaan pelarangan miras di Papua, meski begitu kesepakatan yang bakal dilakukan ini diharapkan mampu memberi legal standing dalam pelaksanaan pemberantasan minol di Papua," katanya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Lipiyus Biniluk mengatakan perlu ada komitmen bersama dari semua pihak, untuk membantu Pemprov Papua, mengingat seruan pemberantasan minol baru dari provinsi saja.

"Saya pikir, kita hadir di sini adalah untuk memberi masukan yang membangun untuk bagaimana komitmen pemberantasan miras ini menjadi tangung jawab kita semua," kata Lipiyus.

Menanggapi itu, ujar Biniluk, pihaknya sangat mendukung penuh kebijakan pemberantasan miras di Papua, meski begitu dirinya mengingatkan pemberantasan miras tidak hanya berbicara tentang pemusnahan miras maupun orang mabuk, tetapi secara menyeluruh. (*) 

loading...

Sebelumnya

Kinerja ASN di Papua masih rendah

Selanjutnya

Disorda dan inspektorat lakukan penandatangan komitmen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe