Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Disorda dan inspektorat lakukan penandatangan komitmen
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 18:09
  • 843x views

Disorda dan inspektorat lakukan penandatangan komitmen

Inspektur Papua, Anggiat Situmorang mengatakan pelaksanaan penandatangan komitmen bersama ini untuk mematuhi peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua khususnya dalam pelaksanaan PON.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi melakukan penandatanganan komitmen bersama tentang pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan PON XX Tahun 2020 - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Dinas Olaharaga dan Pemuda (Disorda) bersama Inspektorat Provinsi Papua, melakukan penandatanganan komitmen bersama tentang pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan PON XX Tahun 2020.

Inspektur Papua, Anggiat Situmorang mengatakan pelaksanaan penandatangan komitmen bersama ini untuk mematuhi peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua khususnya dalam pelaksanaan PON.

"Setiap pengadaan barang dan jasa itu harus berkomitmen menjalankan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa supaya kita bisa melaksanakan dengan baik," kata Anggiat kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).

Disamping itu, penandatanganan ini juga sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan pengawasan.

"Intinya kami semua punya komitmen membangun pengawasan sejak awal untuk mewujudkan good government menuju clean governance," ucapnya.

Dia menambahkan, semua persoalan yang berpotensi penyimpangan dibuatkan komitmen dan sebelum ada penindakan terhadap penyimpangan harus ada pencegahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi menuturkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua sedang mengaudit penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

"Dari awal perencanaan kami sudah melibatkan BKP, sehingga pekerjaan yang kami lelang nantinya sudah tidak ada masalah lagi," kata Yusuf.

Meurutnya, anggaran yang diaudit oleh BPK adalah perencanaan venue yang sisa yang siap dilelang. Dengan begitu, jika dalam audit terjadi mark up maka langsung direvisi, sehingga tidak terjadi temuan kedepan.

"Jadi kami harapkan mulai dari perencaan melibatkan BPK agar kami menghindari penyelewengan anggaran seperti penyelenggara PON yang lalu. kami berharap dari sisi administrasi tidak ada masalah," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua akan surati Kemendag terkait minol

Selanjutnya

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9603x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6385x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6025x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4611x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe