Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 18:14
  • 786x views

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

"Atas dasar itulah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) melakukan bimtek terkait pengembangan kapasistas bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi," kata Elysa kepada wartawan usai membuka bimtek, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi staf membuka bimbingan teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa, bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan akibat lemahnya penguatan dan pemahaman maupun kualitas pekerjaan membuat masih sering terjadinya KKN. Dilain pihak, lemahnya kepatuhan terhadap implementasi sistem pengendalian intern terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Atas dasar itulah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) melakukan bimtek terkait pengembangan kapasistas bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi," kata Elysa kepada wartawan usai membuka bimtek, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).

Ia menilai, kegiatan bimtek tersebut juga tak terlepas dari fungsi dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugasnya.

Pejabat pembuat komitmen juga diharapkan punya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pengadaan barang dan jasa yang mutlak adanya.

"Semoga dengan keterlibatan pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini sedapat mungkin mampu meminimalisir potensi terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kedepan," ucapnya.

Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menilai APIP secara kwantitas perlu ditingkatkan. "Harapan pak Presiden, untuk 2018 inspektorat provinsi, kabupaten dan kota minimal harus mencapai level III, yakni sudah mampu untuk menginsurens dan mengkonsultasi SKPD di wilayah masing-masing. Sehingga melalui kegiatan ini kita harap kualitasnya semakin meningkat," kata Anggiat. (*)

loading...

Sebelumnya

Disorda dan inspektorat lakukan penandatangan komitmen

Selanjutnya

Pemprov Papua agendakan workshop e-musrenbang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4049x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2691x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2558x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe