Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Papua masuk 10 wilayah rawan tindak pidana korupsi
  • Kamis, 15 Juni 2017 — 05:38
  • 1131x views

Papua masuk 10 wilayah rawan tindak pidana korupsi

Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. "Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.
Ilustrasi KPK - IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Kupang, Jubi – 10 daerah yang rawan tindak pidana korupsi dan menjadi prioritas pengawasan oleh KPK saat ini adalah Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. "Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

Terkait hal itu, Antropolog Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan SH MHum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memperkuat pencegahan korupsi di daerah-daerah melalui pemanfaatan sistem elektronik.

"Apabil hal itu dilakukan maka niat untuk melakukan tindakan penyimpangan semakin kecil, karena telah teratur dalam aplikasi dan sistem elektronik khususnya dalam penerapan e-Planning atau manajemen perencanaan," katanya di Kupang, Selasa (13/6/2017).

Menurut Kopong Medan, upaya pencegahan itu penting dan mendesak, karena tidak menutup kemungkinan daerah-daerah tersebut bertambah. "Mungkin saja masih ada daerah yang lain, hanya saja 10 daerah ini yang sempat muncul ke permukaan, sehingga perlu tindakan pencegahan segera," katanya lagi.

Menurut dia, pencegahan korupsi itu dapat dilakukan melalui pengaplikasian sistem elektronik dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi yang mudah diakses masyarakat umum. Hanya saja, katanya lagi, perlu pendampingan dari Satgas KPK.

Artinya perlu sinergi para pihak dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Koordinator Investigasi ICW Tama S Langkun menyebutkan jumlah kasus korupsi dari tahun 2010-2015 sebanyak 3.042 kasus, dengan 6.733 tersangka dan nilai kerugian negara sebesar Rp 33.293,8 miliar. Sedangkan nilai suap sebesar Rp 999,6 miliar.

"Tren kasus korupsi ada yang cenderung naik, naik signifikan, atau menurun signifikan seperti di Sulawesi Selatan yang turun signifikan karena tinggi sekali penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum di sana," ujar Tama.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur : Freeport tidak bleh seenaknya mem-PHK karyawan

Selanjutnya

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe