Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bomberai
  3. DPRD Sorong didesak sahkan perda adat
  • Kamis, 15 Juni 2017 — 17:33
  • 1676x views

DPRD Sorong didesak sahkan perda adat

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas O. Kalami di Sorong, Rabu (14/6/2017) mengatakan, draf perda yang telah dipersiapkan dan disusun sejak awal 2016. Draf perda itu sudah diserahkan ke DPRD Sorong, Oktober 2016. Namun hingga kini belum disahkan. 
Ketua LMA Malamoi saat memberikan keterangan pers di Sorong, Rabu (14/6/2017) – Jubi/Florence Niken
Florence Niken
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Sorong, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong, Papua Barat didesak agar segera mengesahkan peraturan daerah (perda) pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Malamoi.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas O. Kalami di Sorong, Rabu (14/6/2017) mengatakan, draf perda yang telah dipersiapkan dan disusun sejak awal 2016. Draf perda itu sudah diserahkan ke DPRD Sorong, Oktober 2016. Namun hingga kini belum disahkan. 

“Mereka (DPRD) berjanji segera tetapkan bulan Oktober kemarin. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan. Kapan perda tersebut ditetapkan?” katanya. 

Menurutnya perda tersebut memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti perlindungan terhadap tanah, hutan, sumber daya alam, kebudayaan, tradisi dan kelembagaan masyarakat hukum adat, sekaligus solusi untuk menghindari permasalahan tanah.

“Kalau Perda ini segera ditetapkan maka ini menjadi Perda pertama di tanah Papua,” katanya. 

Ketua Himpunan Mahasiswa Moi se-Indonesia, Carlos Kalasuat juga sependapat dengan LMA. Ia bahkan meminta agar perda tersebut segera disahkan. 

“DPRD Kabupaten Sorong harus segera sahkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Malamoi,” katanya. 

“Dengan pengakuan hak MHA Malamoi atas hutan adatnya akan menjadi langkah awal bagi pelestarian hutan adat di Sorong dan pencegahan terhadap pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan,” lanjutnya. 

Saat ini sudah ada 12 perda pengakuan dan perlindungan MHA di seluruh Indonesia, bahkan Presiden Joko Widodo telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat untuk 9 masyarakat hukum adat di Indonesia. (*)

loading...

Sebelumnya

Belum ada pengawasan makanan berbuka puasa di Kaimana

Selanjutnya

Dokumen 30 angkot di Kaimana bermasalah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6125x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5722x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3828x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe