Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bomberai
  3. Lelang proyek secara online dinilai “mematikan” OAP
  • Kamis, 15 Juni 2017 — 17:45
  • 2311x views

Lelang proyek secara online dinilai “mematikan” OAP

“Kalau saya menilai program LPSE belum diketahui oleh rekan-rekan kontraktor Papua di Kaimana. Artinya ini masih barang baru. Jadi, ketika ini diberlakukan pasti semua pada bingung. Seharusnya sejak beberapa tahun lalu pemerintah menyosialisasikan dan uji coba,” katanya. 
Ilustrasi logo LPSE. Lelang pengadaan secara elektronik dinilai mematikan OAP. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu – Jubi/Ist
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Kaimana, Jubi – Lelang proyek secara online dalam program layanan pengadaan barang/jasa elektonik (LPSE) yang tenggatwaktu akhir 2017 inilai sarat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan “mematikan” pengusaha orang asli Papua (OAP). 

Hal ini dikatakan salah satu kontraktor OAP, Sonny Tana ketika ditemui wartawan di Kaimana, Papua Barat, Rabu (14/6/2017). 

“Kalau saya menilai program LPSE belum diketahui oleh rekan-rekan kontraktor Papua di Kaimana. Artinya ini masih barang baru. Jadi, ketika ini diberlakukan pasti semua pada bingung. Seharusnya sejak beberapa tahun lalu pemerintah menyosialisasikan dan uji coba,” katanya. 

“Kita ketahui bahwa apa pun aturan yang diturunkan itu dilakukan sosialisasi dan uji publik, tetapi hari ini soal LPSE 90 persen pengusaha asli Papua di Kaimana tidak siap untuk menghadapi ini,” lanjutnya. 

Ia pun mengharapkan agar ada kebijakan dari Pemerintah pusat dan daerah untuk proyek di bawah Rp 1 miliar--penunjukan langsung sebagai proses pembinaan dan sosialisasi untuk mempersiapkan kontraktor anak Papua yang profesional.

“Bila hal ini dipaksakan untuk diterapkan di daerah otonomi baru, akan terjadi keributan yang akan menghambat proses pembangunan di Papua secara umum,” katanya.

Terpisah, legislator dari partai PKB, Rusli Ufnia berpendapat, program LPSE merupakan proses pembinaan untuk kontraktor OAP. 

“Ini kebijakan nasional kontrol administrasi itu jelas, dan ini baik sekali, kebijakan agar teman-teman mempersiapkan diri menghadapi program LPSE. Ini persaingan secara sehat sebagaimana mekanisme lelang selama ini. Kita jangan melihat itu baru dan kita belum bisa. Kami berharap di Kaimana sistem lelang secara elektronik untuk dinas dengan pagu anggaran yang besar setidaknya satu dinas dulu,” katanya. (Jacob Owen)

loading...

Sebelumnya

Usulan Dinas PU Kaimana sudah diterima legislator

Selanjutnya

SOS Sorong desak tuntaskan pelanggaran HAM 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6123x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5721x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3827x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe