Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Masalah PHK karyawan freeport ditangani kementerian ketenagakerjaan
  • Kamis, 15 Juni 2017 — 18:09
  • 2170x views

Masalah PHK karyawan freeport ditangani kementerian ketenagakerjaan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan PHK karyawan Freeport merupakan imbas dari penghentian izin ekspor biji konsentrat oleh pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi tidak pernah dilibatkan.
Ilustrasi Karyawan PT. Freeport Indonesia - IST
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Freeport Indonesia saat ini ditangani pemerintah kabupaten Mimika dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan PHK karyawan Freeport merupakan imbas dari penghentian izin ekspor biji konsentrat oleh pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi tidak pernah dilibatkan.

"Berkaitan dengan masalah PHK, pemerintah provinsi tak dilibatkan sama sekali oleh pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat bahkan Freeport," kata Yan kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (15/6/2017).

Meskipun tak pernah dilibatkan, ujar Yan, pihaknya tetap mendapat laporan, dimana sudah ditangani langsung oleh Kementerian ketenagakerjaan.

"Sekali lagi saya katakan sudah ditangani pemerintah kabupaten setempat (Mimika) dan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta," ucapnya lagi.

Dilain pihak, Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua dari Freeport hanya mencapai Rp75 milliar, padahal nilai eksplorasi bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun.

"Hal inilah yang membuat pihaknya mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua," kata Enembe.

Menurutnya, sektor ekonomi sudah seharusnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lah yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real," tutupnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua agendakan workshop e-musrenbang

Selanjutnya

Papua tidak datangkan daging sapi dari Jawa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe