Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Pengelolaan SDA di Papua harus dievaluasi
  • Jumat, 16 Juni 2017 — 12:39
  • 1321x views

Pengelolaan SDA di Papua harus dievaluasi

“Kami lihat keberpihakan aturan mana yang tidak berpihak. Ketidakberpihakan tersebut memberikan tanda cas menyangkut hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, saya nilai itu evaluasi sangat penting,” katanya. 
Suasana FGD yang digelar Jubi di Abepura, Rabu - Jubi/Hengky
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Pengeloalan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua harus dievaluasi dari sisi yuridis agar bisa menjadi dasar kedepan untuk bertindak. 

Hal itu dikatakan dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Frans dalam fokus group diskusi (FGD) yang digelar Jubi bertajuk “Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Papua Bagaimana?”, di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, Rabu (14/6/2017).

“Kami lihat keberpihakan aturan mana yang tidak berpihak. Ketidakberpihakan tersebut memberikan tanda cas menyangkut hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, saya nilai itu evaluasi sangat penting,” katanya. 

Ia bahkan mempertanyakan siapa subjek hukum dalam pengelolaan tersebut, apakah pemerintah, birokrat, masyarakat adat atau pengusaha dan korporasi (perusahaan). 

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah subyek hukum sinkron atau tidak. “Apakah dia komitmen atau tidak, sementara tidak total untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jangan melihat masyarakat adat rendah, ubah mindset itu mereka harus dikelola dengan baik. Komitmen masyarakat adat dalam mengelola SDA harus dilihat dengan baik. Jangan yang ada hanya konflik-konflik saja dan mereka diabaikan dari hukum,” katanya.

Frans mengatakan, melalui diskusi kami temukan siapa subyek dalam regulasi terhadap pengeloaan SDM di Papua. “Agar dengan mudah kami mengevaluasi segi kebijakan otsus ambivalen. Kewenangan yang punya adalah rakyat, yang ada di kabupaten sehingga perda harus ada evaluasi yang baik,” katanya.

“Kita bicara kewenangan. Aturan harus sinkron, kabupaten kita masih ada, ini realitas hukum yang ada. Kenapa? Karena kewenangan provinsi di hadang kewenangan kabupaten. Undang-undang dan prmen paling berubah cepat di negara, sehingga keputusan MK No. 23 tahun 2014 mengenai hutan adat apakah ada aturan pelaksanaan tidak jelas,” katanya. 

Frans mengatakan, perbaikan yuridisnya harus dipikirkan, sebab ada aktor-aktor yang diduga bermain.

“Jangan sampai perusahaan masuk dan terbengkalai semua dan merugikan masyarakat adat. Di Papua praktek ini sedang berjalan,” katanya. 

Menurutnya evaluasi yuridis sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. “Saat ini pergeseran cukup besar. Kelembagaan masyarakat adat harus permanen berkaitan dengan tema wilayah. Musyawarah mufakat menjadi senjata demokrasi kami yang ampuh untuk menjaga tema. Kelembagaan ini sangat penting. Potensi ada sesuatu baru muncul perlu ini. Kekuatan masyarakat adat datang rambut punya budaya areal Papua kelembagaan adat,” katanya. 

Lanjut Frans, hidup solidaritas dan hak komunal, apakah subjeknya sama ciri-cirinya sama. Hak-hak komunal tanah dipegang oleh keluarga inti atau batih. Tiga stratifikasi ini yang dibagi. Kedudukannya sama dimana atau bedanya dimana. Satu bersama publik atau dua-duanya berada di ranah publik dan privat. 

Sementara itu Alex Waisimon dari Bird Watching menyinggung tentang penebangan liar di Papua. ia mengatakan semua pihak harus berkomitmen untuk menghentikan penebangan liar. 

Ia melanjutkan, pohon merbau (kayu besi) itu merupakan tempat bermain-main burung cenderawasih. “Bayangkan kalau pohon kayu besi ditebang kemana burung cenderawasih bisa bermain,” katanya.

“Pemerintah juga harus melarang penjualan senapan angin karena banyak dipakai untuk menembak burung-burung yang terdapat di alam Papua,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Perkumpulan Suara Papua gelar pelatihan jurnalistik

Selanjutnya

Warga mulai sewa stan di lokasi FDS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat