Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Demo di DPRD Raja Ampat dinilai bermuatan politis
  • Jumat, 16 Juni 2017 — 17:58
  • 1864x views

Demo di DPRD Raja Ampat dinilai bermuatan politis

Ketua FPD Raja Ampat, Tanjung Warwey di Waisai, Kamis (15/6/2017) mengatakan, meski terlihat jelas aksi tersebut sarat kepentingan, pihaknya tetap mengapresiasi langkah tersebut. 
Forum Peduli Demokrasi (FPD) ketika menggelar jumpa pers – Jubi/Niko
Niko MB
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 19:52 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 12:30 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Waisai, Jubi – Forum Peduli Demokrasi (FPD) menilai demo di DPRD Raja Ampat, Papua Barat beberapa waktu lalu sarat dengan kepentingan politik. 

Ketua FPD Raja Ampat, Tanjung Warwey di Waisai, Kamis (15/6/2017) mengatakan, meski terlihat jelas aksi tersebut sarat kepentingan, pihaknya tetap mengapresiasi langkah tersebut. 

Ia mengatakan, ada forum-forum baru yang hadir dan menyuarkan persoalan korupsi di Raja Ampat. Namun pihaknya menilai Komunitas Masyrakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) dan Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN) hanya menunjukkan subyeksifitasnya. 

“Jika mereka berbicara soal korupsi di Raja Ampat, harus objektif. Artinya, jangan hanya melihat persoalan yang terjadi di pemerintahan sekarang, tetapi juga persoalan-persoalan yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Koordinator aksi kemarin, Soleman Dimara yang kami ketahui juga sebagai sekretaris dewan pimpinan daerah partai golkar Raja Ampat, menyuarakan pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain, ketua DPRD Raja Ampat, HW yang juga dari partai Golkar terindikasi korupsi, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PLTD. Ini terlihat sekali subyeksifitas,” katanya. 

Pemuda asli pulau Misool, Raja Ampat, Fahmi Macap mengatakan, aksi KAMPAK dan AMAN tersebut sudah di design.

“Kita semua tahu bahwa Raja Ampat dikategorikan daerah tertinggal sejak kabupaten ini dimekarkan. Sehingga jelas, bicara persoalan di Raja Ampat, tidak lepas dari pemerintahan sebelumnya. Jadi, mereka harus obyektif dalam melihat persoalan. Jangan hanya melihat satu tahun perjalanan pemerintahan sekarang saja, tetapi juga melihat persoalan yang terjadi di pemerintahan sebelumnya,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

SOS Sorong desak tuntaskan pelanggaran HAM 

Selanjutnya

Pemkot Sorong antisipasi kenaikan harga jelang Lebaran 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4800x views
Nasional & Internasional |— Jumat, 05 Oktober 2018 WP | 4689x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4180x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3608x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe