close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua berkewajiban tegakkan hak asasi perempuan
  • Jumat, 16 Juni 2017 — 18:49
  • 3621x views

Pemprov Papua berkewajiban tegakkan hak asasi perempuan

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty meminta agar pemetaan masalah sosial perempuan bisa dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perempuan. "Diharapkan hasil pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan buku profil perempuan Papua," katanya.
Ilustrasi Perempuan Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Ani Rumbiak, mengatakan sesuai laporan pembangunan manusia berbasis gender tahun 2015 dan 2016, keterlibatan perempuan di parlemen provinsi Papua 12,96 persen.

"Angka harapan hidup perempuan 66,72 persen, laki-laki 9,85, rata-rata lama sekolah laki-laki 6,62 persen dan pengeluaran perkapita perempuan 3,694, laki-laki 9,702," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (16/6/2017).

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), katanya, pemerintah provinsi diharuskan mendorong setiap tahapan perencanaan sampai evaluasi dan intervensi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Kami berharap SDM Papua mampu bersaing didalam menghadapi tantangan regional seperti masyarakat ekonomi Asean, teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya.

Ia mengatakan, perlu ada pengarusutamaan gender di seluruh aspek kehidupan di Provinsi Papua untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, yang menurutnya, menjadi penyebab perempuan tertinggal dari laki-laki disegala bidang pembangunan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty meminta agar pemetaan masalah sosial perempuan bisa dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perempuan. "Diharapkan hasil pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan buku profil perempuan Papua," katanya.

Ia menilai, pemerataan masalah sosial perempuan merupakan upaya mengedentifikasi guna dapat memahami struktur sosial yang ada di masyarakat.

Disamping itu, dengan adanya buku profil perempuan bisa dijadikan dasar sebagai pengembangan kebijakan dan program perempuan Papua yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga masyarakat (adat dan agama) dalam pembangunan perempuan Papua. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua minta rumah sakit regional berperan aktif

Selanjutnya

Dishub Papua anggarkan Rp5 miliar bangun bandara Mimika

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4947x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4328x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4040x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2524x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2477x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe