Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Korupsi ratusan miliar di Bank Papua jadi pembelajaran
  • Senin, 19 Juni 2017 — 08:49
  • 2332x views

Korupsi ratusan miliar di Bank Papua jadi pembelajaran

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ini merupakan pembelajaran untuk jajaran manajemen Bank Papua kini agar lebih berhati-hati dalam mengelola uang yang ada di bank milik pemerintah daerah di Papua tersebut.
Kapal Milik PT Sarana Bahtera Irja yang disita dan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Kasus dugaan korupsi di Bank Papua yang merugikan negara senilai Rp351 dengan tersangka mantan direktur utama, JK direspon pihak DPR Papua.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ini merupakan pembelajaran untuk jajaran manajemen Bank Papua kini agar lebih berhati-hati, dalam mengelola uang yang ada di bank milik pemerintah daerah di Papua tersebut.

"Kami sudah ikut kasus kredit macet di Bank Papua. Biarkan semua prosesnya berjalan sesuai aturan hukum. Ini menjadi tugas pihak berkompeten dan para penagak hukum melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Sudah ada satu tersangka yakni mantan direktur utama. Ini menjadi pembelajar kepada para pihak terkait, terutama dalam manajemen Bank Papua," kata Yunus Wonda akhir pekan kemarin.

Menurutnya, jika melihat perjalanan Bank Papua selama ini, tidak seperti bank-bank lainnya. Bank lain berupaya semaksimal mungkin mencari nasabah, namun Bank Papua tidak karena dana APBD Provinsi Papua dan kabupaten/kota ada di bank itu. 

"Bisa dikata, kasus kredit macet ini hampir semua karena pinjaman orang dari luar Papua," ujarnya.

Untuk itu kata dia, dalam pemberian kredit, Bank Papua harus jelas melihat calon debitur. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak terpenuhi namun dipaksakan memberikan pinjaman.

"Kasi kredit harus lihat baik calon debiturnya. Apakah persyaratan yang ditentukan bisa dipenuhi. Apakah dia benar-benar berdomisili dan ada usahanya di Papua," katanya. 

Ia berharap, kasus ini tidak membuat jajaran manajemen Bank Papua yang ada kini patah semangat. Justru sebaliknya harus memotivasi mereka lebih baik dan lebih profesional lagi ke depannya, sehingga mampu bersaing dengan bank lain dan membantu perekonomian masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua.

Kasus yang menjerat mantan direktur utama Bank Papua, JK bukanlah kasus kredit macet. Namun dugaan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp351 miliar. Sejak April lalu, Mabes Polri bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah menyita dan melelang tiga kapal kargo dengan nilai Rp34 miliar dalam kasus korupsi di Bank Papua.

Menurut Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono penyimpangan di Bank Papua melibatkan dua perusahaan yakni PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). Penyimpangan dilakukan pada tahap analisis dan persetujuan kredit hingga penyimpangan pada tahap pencairan kredit. 

Dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu pemberian restrukturisasi yang tidak memenuhi persyaratan dan peruntukan, sehingga berujung pada macetnya pembayaran kredit saat jatuh tempo. 

Misalnya, saat jatuh tempo, PT Vitas tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp73,09 miliar dan tunggakan bunga sebesar Rp16,03 miliar.

Sebelumnya, JK menurut temuan BPK melakukan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit BPD Papua ke PT SBI dan PT Vitas.  Dalam hal ini JK diduga melakukan tindakan pidana pencucian uang.

Dalam laporan BPK, melalui mantan dirutnya JK, Bank Papua memberikan kredit kepada PT SBI menggunakan plafon sebesar Rp313,29 miliar, berupa delapan fasilitas kredit investasi dan satu fasilitas kredit modal kerja.

Sedangkan pemberian fasilitas kredit ke PT Vitas pada 2013 menggunakan plafon sebesar Rp 111 miliar, berupa dua fasilitas kredit modal kerja. Penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit ini diduga merugikan negara hingga 359 militar. PT SBI diduga merugikan negara hingga 270 militar sedangkan PT Vitas, Rp89 miliar.

PT SBI berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini gerak dalam aktivitas bisnis Agen Pengiriman & Pelabuhan. Sedangkan PT Vitas beramat di Jayapura dan bergerak di jasa konstruksi.

Kasus ini terjadi periode 2013-2014 silam. Berdasarkan data yang dimiliki Bareskrim Mabes Polri, rincian penyimpangan terjadi korupsi hingga menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi. Mulai dari penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, penyimpangan pada tahap pencairan kredit, dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemberian restrukturisasi yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dan peruntukan hingga berujung pada macetnya pembayaran kredit saat jatuh tempo. Bareskrim masih terus mendeteksi arah aliran penyimpangan itu.

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi berdasarkan permintaan Bareskrim Polri, BPK melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN) atas dua kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit pada Bank Papua. 

“Ada dua kasus yang kami serahkan kepada Kabareskrim. Kasus pertama, penyimpangan dengan kerugian negara sebesar Rp270 miliar, satunya lagi Rp89 miliar. Total kurang lebih atas kasus ini negara merugi sebesar Rp351 miliar," kata Eddy

Kejahatan korporasi yang melibatkan dua perusahaan swasta sebagai debitur dan mantan dirut BPD atau Bank Papua itu, rencananya akan dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. 

Sementara itu  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan manajemen Bank Pembangunan Daerah (BPD Papua segera menutup kantor cabang (KC) yang berada di luar Papua.

"Kantor cabang yang disarankan segera ditutup berada di tiga kota yaitu Menado, Jakarta dan Serpong," kata Kepala OJK Jayapura Misran Pasaribu kepada Antara di Jayapura, Sabtu (17/6/2017) malam.

Ia mengatakan pihaknya menyarankan ketiga kantor cabang itu segera ditutup terkait biaya operasional yang cukup tinggi, sementara hingga kini kantor itu tidak memberi kontribusi yang signifikan.

Bahkan, ada kantor cabang yang biaya operasionalnya lebih tinggi dibanding pendapatannya karena jumlah pegawainya banyak yakni Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kelapa Gading.

"OJK sudah menyarankan agar BPD Papua segera menutup kantor cabang di tiga kota di luar Papua," kata Misran Pasaribu yang didampingi Kepala Bidang Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jayapura Steven Parinussa.

Pasaribu mengatakan BPD Papua memiliki lima kantor cabang namun dua kantor cabang lainnya yakni KC Surabaya dan KC Makassar dapat dikategorikan sehat.

Ada baiknya ketiga KC itu diharapkan tutup sebelum 2018, mengingat kredit macet BPD Papua paling tinggi di seluruh Indonesia yakni mencapai level 19.

Karena itu, OJK kini melakukan pendampingan yang dijadwalkan setiap dua minggu sekali.

Walaupun kredit macet di BPD Papua tertinggi di Indonesia namun likuiditas bank milik pemerintah daerah itu masih dinyatakan aman.

"Masyarakat diharapkan tidak perlu menarik dananya karena bank tersebut aman," kata Misran Pasaribu. (*)

loading...

Sebelumnya

Mahasiswa Yakimo desak pengusulan wakil bupati

Selanjutnya

Freeport tak penuhi undangan DPR Papua 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe