Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Freeport tak penuhi undangan DPR Papua 
  • Senin, 19 Juni 2017 — 09:00
  • 3454x views

Freeport tak penuhi undangan DPR Papua 

Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai menyatakan, terakhir Freeport tak menghadiri undangan ketika pihaknya bertemu SPSI Kabupaten Mimika, sarikat pekerja  semua perusahaan kontraktor, sub kontraktor, dan privatisasi, selain PUK dari SPSI di DPR Papua, Jumat (16/6/2017).
Pertemuan Komisi I DPR Papua dengan Karyawan Freeport, Jumat (16/6) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papu

Jayapura, Jubi - DPR Papua telah beberapa kali mengundang manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk membicarakan pemutusan hubungan kerja (PHK), terhadap karyawan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika tersebut. Namun tak sekalipun Freeport menghadiri undangan pihak parlemen.

Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai menyatakan, terakhir Freeport tak menghadiri undangan ketika pihaknya bertemu SPSI Kabupaten Mimika, sarikat pekerja  semua perusahaan kontraktor, sub kontraktor, dan privatisasi, selain PUK dari SPSI di DPR Papua, Jumat (16/6/2017).

"Kami menerima surat, pihak Freeport. menyatakan tidak bisa hadir karena ada urusan. Tapi itu tidak cukup memberikan kepuasan kepada kami. Ini penghinaan terhadap dewan. Kami merasa tidak dihormati,” kata Pigai kepada Jubi akhir pekan lalu.

Menurutnya, perwakilan PTFI mestinya hadir untuk memberikan penjelasan dan alasan terkait PHK delapan ribu karyawannya dan perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor Freeport. 

"Ketidakhadiran mereka kami pertanyakan. Kami ingin mendengar keterangan semua pihak, sehingga bisa mencari solusinya, karena kami sudah mendengar semua pengaduan karyawan” ujarnya.

Katanya, PHK terhadap delapan ribu lebih karyawan PTFI, perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor tidak manusiawi. Pihaknya prihatin dengan hal tersebut. Padahal, Freeport sedang menggali keuntungan sangat besar di Papua. 

"Kami akan kembali mengundang lagi manajemen Freeport. Kami harap mereka hadir dalam pertemuan yang direncanakan 20 Juni mendatang. Kami mau semua pihak duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Sadar atau tidak, Freeport sedang menciptakan kemiskinan di Papua dan konflik sosial yang akan timbul akibat PHK," katanya. 

Sementara anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi pertambangan, Thomas Sondegau mengatakan, harusnya manajemen PTFI datang memenuhi undangan DPR Papua agar duduk masalahnya jelas.

"Tapi mereka selalu beralasan ada tingkatan di atas. Kami akan kembali mengundang manajemen Freeport," kata Thomas.

Menurutnya, di manapun pertemuan nantinya dilaksanakan tidak masalah. Yang penting perwakilan Freeport hadir untuk memberi penjelasan nasib ribuan karyawan. (*)

loading...

Sebelumnya

Korupsi ratusan miliar di Bank Papua jadi pembelajaran

Selanjutnya

Diduga oknum polisi aniaya anak di bawah umur 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 11 Mei 2018 WP | 6370x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2472x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2392x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1394x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1189x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe