Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Ganti rugi tanah, Dinkes Merauke dituntut Rp64 miliar
  • Selasa, 20 Juni 2017 — 08:20
  • 579x views

Ganti rugi tanah, Dinkes Merauke dituntut Rp64 miliar

“Memang seminggu lalu, pemilik hak ulayat datang dan menemui kami di Komisi A Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta difasilitasi agar bertemu pemerintah sekaligus melakukan pembayaran,” ujar Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu di ruang kerjanya Senin (19/6/2017).
Masyarakat Marind-Buti yang notabene pemilik tanah dalam wilayah kota – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Merauke, Jubi - Seorang pemilik hak ulayat tanah di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Merauke, Andre Mahuze meminta tuntutan ganti rugi dari pemerintah setempat atas.Tanah tersebut telah digunakan untuk melayani masyarakat selama puluhan tahun.

“Memang seminggu lalu, pemilik hak ulayat datang dan menemui kami di Komisi A Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta difasilitasi agar bertemu pemerintah sekaligus melakukan pembayaran,” ujar Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu di ruang kerjanya Senin (19/6/2017).

Sebagai tindaklanjut terhadap pengaduan pemilik hak ulayat, lanjut Moses, pihaknya akan mengundang Bupati Merauke, Frederikus Gebze melakukan hearing.

Dijelaskan, tahun 2016, telah ada kesepakatan dewan bersama bupati terkait besaran tuntutan ganti rugi tanah di Dinkes. Awalnya, pemilik hak ulayat meminta Rp64 miliar. Namun, setelah dibicarakan kembali, akhirnya ada kata sepakat pembayaran senilai Rp30 miliar.

“Sudah ada kesepakatan harga pembayaran tanah itu, hanya sampai sekarang, belum ada pembayaran,” ujarnya.

Dikatakan, saat rapat bersama semua anggota DPRD Merauke, telah disampaikan agar dewan memperjuangkan pembayaran ganti rugi tanah Dinkes di pemerintah. Maksudnya, tidak terus mengundang reaksi dari pemilik hak ulayat.

“Ya, masyarakat sebagai pemilik hak ulayat, memegang janji Pak Bupati Merauke untuk pembayaran tanah itu. Sehingga sudah pasti akan terus mendesak pembayaran direalisasikan,” katanya.

Komisioner Komnas HAM, Natalis Pigay dalam dialog bersama masyarakat Marind beberapa waktu lalu menjelaskan, bulan depan, pihaknya akan mengutus beberapa stafnya ke Merauke, sekaligus menginventarisir semua tanah masyarakat adat yang belum dibayar.

“Saya akan terus memperjuangkan kepemilikan tanah ulayat milik orang Marind. Memang harus ada penyelesaian ganti rugi oleh pemerintah,” tegasnya. (*)

Sebelumnya

Terkendala dana, gereja Katolik di kampung Turiram belum rampung

Selanjutnya

Tanah yang ditempati 125 KK milik provinsi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe