Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Tanah yang ditempati 125 KK milik provinsi
  • Selasa, 20 Juni 2017 — 08:24
  • 868x views

Tanah yang ditempati 125 KK milik provinsi

“Tanah itu adalah aset tanah provinsi. Jadi, kami harus koordinasi ke Jayapura. Kalau tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, kita akan langsung bertemu bupati,” ujarnya.
Masyarakat yang mendiami tanah di Jalan Manunggal, Kelurahan Kelapa Lima – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Merauke, Jubi - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke akan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua membicarakan kembali persoalan tanah negara di Jalan Manunggal, Kelurahan Kelapa Lima yang telah ditempati oleh 125 kepala keluarga (KK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Merauke yang membidangi pemerintahan dan pendidikan, Moses Kaibu di kantornya Senin (19/6/2017).

“Tanah itu adalah aset tanah provinsi. Jadi, kami harus koordinasi ke Jayapura. Kalau tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, kita akan langsung bertemu bupati,” ujarnya.

Kaibu menjelaskan pihaknya mendapat surat dari Sekda Provinsi Papua dan menjelaskan bahwa tanah itu adalah milik Dinas Kehutanan Provinsi Papua, namun dimanfaatkan masyarakat membangun perumahan.

Dijelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu Sekda serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) agar ada penyelesaian. Sehingga masyarakat tinggal dengan tenang dan tidak diganggu pemilik hak ulayat.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah di Kelapa Lima, Paulus Samkakai menjelaskan, masyarakat akan tetap bertahan tinggal, karena sudah puluhan tahun menetap dan membangun rumah.

“Kami akui bahwa tanah itu milik negara dan bukan atas milik perorangan H, Waros Gebze. Karena sudah ada pelepasan oleh orangtuanya,” tuturnya.

Dia mengaku, masyarakat setempat belum memiliki sertifikat, karena masih menunggu penghapusan terlebih dahulu tanah dimaksud oleh pemerintah provinsi. (*)

loading...

Sebelumnya

Ganti rugi tanah, Dinkes Merauke dituntut Rp64 miliar

Selanjutnya

Di SD YPPK Kalilam, dana BOS belum dicairkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe