Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua minta LPBJ independen
  • Rabu, 21 Juni 2017 — 08:40
  • 803x views

Gubernur Papua minta LPBJ independen

"Saya tidak pernah mengintervensi instansi ini. Untuk itu kalian harus independen dan transparan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (20/6/2017).
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua
 
Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) di wilayahnya untuk independen dan transparan dalam proses pelelangan.
 
"Saya tidak pernah mengintervensi instansi ini. Untuk itu kalian harus independen dan transparan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (20/6/2017).
 
Dalam menjalankan tugas, Enembe juga meminta kepada biro pengadaan barang untuk melakukan seleksi ketat terhadap pihak ketiga yang akan mendaftar. Sebab, lanjutnya, dikhawatirkan yang menjadi pemenang, justru tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
 
"Yang jelas saya selalu katakan siapa pun yang menang pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan dan beres. Jangan asal menang tapi pekerjaan jadi hambatan."
 
"Intinya orang yang menang harus bisa berhasil dan sukses dan di lapangan pekerjaan 100 persen," tambahnya.
 
Pada kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe juga bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah.
 
Dirinya khawatir kasus pembangunan jalan ruas Kemiri-Depapre yang merugikan negara Rp42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.
 
"Ada yang bilang gubernur bertanggung jawab terhadap ruas Kemiri-Depapre yang kini ditangani KPK. Itu tidak ada urusan dengan saya. Kalau ada kesalahan yang bertanggungjawab kepala SKPD/OPD sebagai pengguna anggaran," katanya.(*)
 

loading...

Sebelumnya

Sidak pasar, harga komoditi di Papua stabil

Selanjutnya

Seluruh kegiatan SKPD Papua direncanakan melalui Bappeda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe