Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Seluruh kegiatan SKPD Papua direncanakan melalui Bappeda
  • Rabu, 21 Juni 2017 — 08:46
  • 850x views

Seluruh kegiatan SKPD Papua direncanakan melalui Bappeda

"Saya mau perencanaan 2018 mendatang harus benar-benar dimatangkan, sehingga betul-betul setiap kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (20/6/2017).
Gubernur Papua Lukas Enembe bersama pimpinan SKPD - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua
 
Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengingatkan Bappeda Provinsi Papua untuk segera matangkan perencanaan sebelum dokumen induk Rancangan APBD 2018 diserahkan ke DPR Papua pada Oktober mendatang.
 
"Saya mau perencanaan 2018 mendatang harus benar-benar dimatangkan, sehingga betul-betul setiap kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (20/6/2017).
 
Ia tekankan, pada September 2017, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pihak DPR Papua guna membahas Rancangan APBD induk 2018. Pembahasan ini juga akan dilakukan pararel dengan APBD Perubahan 2017.
 
Gubernur mengharapkan seluruh dokumen perencanaan dapat diserahkan tepat waktu untuk dibahas dan ditetapkan. "Saya minta semua laksanakan sesuai tupoksi dan tanggung jawab kita masing-masing di SKPD. Sementara pihak Bappeda akan menjadi penanggungjawabnya," ucapnya.
 
Enembe mengklaim, dalam hal pengawasan dirinya sudah meminta lembaga pengawasan dan pemeriksa keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar memberikan pengawasan secara maksimal kepada SKPD perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
 
Hal demikian dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien dan efektif, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Apalagi kata Gubernur, dirinya dan seluruh staf telah dibimbing dan diarahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi elektronik. (*)a

loading...

Sebelumnya

Gubernur Papua minta LPBJ independen

Selanjutnya

ASN Papua diminta tak tambah waktu libur

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe