Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Penyelesaian HAM Papua, negara penanggung jawab bukan adat
  • Kamis, 06 Oktober 2016 — 19:17
  • 2752x views

Penyelesaian HAM Papua, negara penanggung jawab bukan adat

“Bisa dibilang Wiranto itu mengalihkan konteks. Konteks (pelanggaran) HAM di Papua itu sipil politik (Sipol) sekali. Meski ada ekonomi sosial dan budayanya. Tetapi akarnya adalah Sipol. Jadi itu erat kaitan dengan aspek self-determination masyarakat asli. Bukan lagi sekedar masyarakat hukum adat,” ungkap Emil yang merupakan salah satu penulis buku Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (2012).
Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Melki Elosak CS pada tahun 2010 - Dok. Jubi
Zely Ariane
Editor :

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Papua menurut Menkopolhukam, Wiranto, Rabu (5/10) akan melalui mekanisme nonyudisial sesuai dengan karaktek etnis-etnis di Indonesia.

Konflik horizontal dan pelanggaran HAM masa lalu di Papua dapat diselesaikan secara adat, ujar Wiranto seperti dilansir tempo.co, Rabu (5/10). "Kalau Yudisial itu 'win' dan 'lose' di pengadilan, tapi kalau nonyudisial 'win-win' karena ada mufakat," katanya.

Wiranto juga mengatakan bahwa cara nonyudisial itu belum diterapkan secara luas dan tidak memiliki mekanisme nasional. Atas dasar itulah pihaknya hendak merancang penyelesaian yang bersifat win-win.

Pernyataan Wiranto tersebut dibantah oleh Emil Ola Kleden, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka, yang dikonfirmasi Jubi, Kamis (6/10/2016). Baginya hal tersebut hanya untuk mengalihkan konteks pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Bisa dibilang Wiranto itu mengalihkan konteks. Konteks (pelanggaran) HAM di Papua itu sipil politik (Sipol) sekali. Meski ada ekonomi sosial dan budayanya. Tetapi akarnya adalah Sipol. Jadi itu erat kaitan dengan aspek self-determination masyarakat asli. Bukan lagi sekedar masyarakat hukum adat,” ungkap Emil yang merupakan salah satu penulis buku Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (2012).

Emil menjelaskan bahwa hukum adat itu adalah antar masyarakat. Sedangkan antara masyarakat dengan negara konteksnya adalah ‘determination’. “Musyawarah penyelesaian sengketa antar masyarakat itu ada mekanisme adatnya. Umumnya masyarakat punya mekanisme itu. Tapi tidak ada masyarakat yang punya mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM” ujar Emil.

Sebelumnya kepada CNN Indonesia, Rabu (5/10), Wiranto juga mengatakan bahwa penyelesaian konflik secara adat saat ini mulai hilang di daerah. “Budaya itu sekarang hilang tatkala kita langsung orientasinya ke budaya win and lose,  pengadilan. Apa-apa pengadilan,” kata dia.
 
Terhadap hal tersebut Emil Kleden menegaskan bahwa persoalan Papua itu bukan dalam konteks Masyarakat Hukum Adat (MHA) seperti yang dibicarakan Indonesia, dalam arti hak atas tanah, otonomi komunitas dan seterusnya.

“Papua itu konteksnya IPs (Indegenous Peoples) yaitu self-determination. Papua itu bangsa, bukan kampung. Papua itu negeri. Hak yg dituntut adalah hak atas negeri, bukan hak kelola dsb itu,” tegas Emil.

Emil sangat menyesalkan pejabat negara setingkat Menkopolhukam tidak memahami bahwa pelanggaran HAM adalah tanggung jawab ‘duty bearer’ (pemegang kewajiban). 

“Aneh ya pejabat negara Menkopohukam bicara begitu. Apa dia tidak tahu kalau pelanggaran HAM itu oleh ‘duty bearer’? Apa Pak menteri kira  HAM itu perdata atau pidana biasa kah? Apa dia sudah lupa Timor Leste?” ujar Emil.

Duty Bearer adalah pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dari pemegang hak (rights-holder). Pihak yang dimaksud adalah negara/pemerintah berserta seluruh fungsi negara dan pemerintahannya.(*)

loading...

Sebelumnya

Desak gubernur bertindak, 136 ASN non-aktif protes Plt. Bupati Dogiyai

Selanjutnya

Satu milyar untuk pelantikan Kepala Suku Lapago Tanah Tabi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe